Ketua KPK Agus Rahardjo (kedua kiri), Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara (kedua kanan), Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar (kanan) dan Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif (kiri) memaparkan hasil OTT di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (27/5). KPK menetapkan empat tersangka (dua dari BPK dan dua dari Kemendes) dari tujuh orang yang diamankan dari OTT KPK pada Jumat (26/5) serta menyita uang sebanyak Rp40 juta, Rp1,145 miliar dan 3.000 Dolar AS yang diduga terkait pemberian predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) BPK terhadap Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/ama/17.

Jakarta, Aktual.com – Direktur Jenderal atau Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi melakukan pertemuan dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, untuk berkoordinasi lebih lanjut dalam meningkatkan atau optimalisasi penerimaan pajak.

“Setelah kami koordinasi baik dengan Bu Sri Mulyani soal cukai, berikut dengan pajak. Jadi, ada impian-impian besar yang memungkinkan kami lebih efisien dan efektif dalam beberapa periode ke depan ini agar kita dapat mengejar APBN lebih berimbang,” kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang seusai menerima kunjungan Ken Dwijugiasteadi di Gedung KPK, Selasa (8/8).

Lebih lanjut, Saut menyatakan bahwa KPK pada intinya akan mendorong soal optimalisasi penerimaan pajak tersebut. “Karena ada keinginan untuk berubah tetapi ada kelompok-kelompok yang tidak ingin berubah. Tetapi kami ada di belakang Direktorat Jenderal Pajak.”

Selain itu, kata dia masalah terkait optimalisasi pajak adalah kepatuhan soal membayar pajak. Oleh karena itu, kata dia ada tim dari KPK bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak yang bertugas mendukung pengawasan serta kepatuhan hukum perpajakan.

“Dan ini bukan hal yang baru sebenarnya. Sebelumnya sudah ada, kita dapat beberapa triliun kemarin karena Pak Ken bilang kita waktu itu kejar Rp5 triliun. Mudah-mudah2an kita bisa dapat besar lagi.”

Artikel ini ditulis oleh:

Reporter: Antara
Editor: Wisnu