Jakarta, Aktual.co — Keputusan Presiden Jokowi menaikan harga BBM bersubsidi tentu akan ada dampak negatif yang dirasakan pemerintahannya.
Karena itu, pemerintah perlu adanya perhitungan terkait dampak yang akan ditimbulkan pasca BBM itu dinaikkan.
Demikian disampaikan Wakil Ketua DPD RI, Farouk Muhammad, di Jakarta, Senin (17/11) malam.
“Ada resiko sosial politik yang harus dikalkulasi oleh pemerintah (atas kebijakan kenaikan harga BBM). Secara kultur subsidi sudah melembaga berpuluh-puluh tahun,” ujar dia.
Ia pun menilai, sejumlah masyarakat khususnya di daerah belum ada yang siap ketika pemerintah menaikan harga BBM. Sebab, yang jadi persoalannya, sambung dia, BBM sendiri menjadi tolak ukur berbagai kebutuhan rakyat di Indonesia.
“Masyarakat belum siap, secara politis masyarakat di daerah belum siap karena belum paham, bisa juga jalan pikiran belum benar. Harga BBM juga menjadi urat nadi dari segala sektor (perekonomian masyarakat),” jelas dia.
Pun demikian, dia yakin jika hitungan pemerintah soal kenaikan harga BBM akan tepat. Maka rakyat akan mendapatkan kompensasi yang setimpal atas kenaikan harga BBM. Pada dasarnya, ujar dia, kebijakan Presiden Jokowi bukan menaikkan harga BBM tapi mengalihkan subsidi ke sektor lain yang lebih produktif.
“Pada tahap awal ini, kalau sudah jalan kalkulasi kesejahteraan rakyat maka akan berurutan. Ini bukan kenaikan harga BBM tapi mencabut subsidi langsung BBM dialihkan ke yang lain,” tandasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
