Jakarta, aktual.com – Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan bahwa pihaknya membuka peluang untuk membentuk panitia khusus (pansus) guna mengevaluasi pelaksanaan ibadah haji tahun 2025. Hal ini disampaikan Puan usai menghadiri Rapat Paripurna Masa Sidang IV Tahun Sidang 2024–2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/6/2025).
“Jika memang harus dilakukan Pansus Haji untuk pelaksanaan perbaikan ke depan, kami DPR sesuai dengan mekanismenya akan melaksanakan Pansus Haji,” ujar Puan kepada awak media.
Ia mengakui bahwa penyelenggaraan haji tahun ini menyisakan berbagai catatan penting yang perlu dievaluasi menyeluruh agar pelaksanaan ibadah haji di tahun-tahun mendatang dapat berjalan lebih baik.
“Memang dalam pelaksanaan haji kali ini banyak hal yang kita harus evaluasi, banyak yang harus kita selesaikan sehingga pelaksanaan haji di tahun depan lebih baik lagi,” tambahnya.
Terkait nota diplomatik yang sebelumnya dikirimkan oleh Pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia mengenai pelaksanaan haji, Puan memastikan bahwa hal tersebut telah diselesaikan dengan baik oleh Pemerintah Indonesia.
“Lima poin nota tersebut itu sudah lama sudah diselesaikan oleh pemerintah. Jadi saat kemudian pelaksanaan haji sekarang itu sebenarnya semuanya sudah selesai,” jelasnya.
Puan menyampaikan bahwa DPR akan mendengarkan laporan lengkap mengenai pelaksanaan ibadah haji 2025 dari Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI serta Komisi VIII DPR RI, sebelum mengambil keputusan lebih lanjut, termasuk soal pembentukan pansus.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Timwas Haji DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menegaskan bahwa saat ini DPR dan pemerintah masih fokus pada proses pemulangan jamaah haji ke Indonesia.
“Sekarang konsentrasi pulangkan jamaah. Nanti ya evaluasi dan lain-lainnya setelah jamaah pulang. Hajinya belum selesai, sekarang kita lagi concern bersama pemerintah memulangkan jamaah, itu dulu sebab kita ini menghadapi tantangan penerbangan,” ujar Cucun.
Ia menambahkan bahwa pembentukan alat kelengkapan DPR, termasuk pansus, akan dilakukan jika dinilai memiliki urgensi tinggi untuk perbaikan sistem haji nasional.
Artikel ini ditulis oleh:
Tino Oktaviano
