Ketua KPK Agus Rahardjo (kiri) menerima salinan pengaduan masyarakat dari Wakil Ketua Komisi III Benny K Harman di sela-sela Rapat Dengar Pendapat di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (15/6). Dalam rapat tersebut KPK menyampaikan bahwa tidak menemukan perbuatan melawan hukum dalam pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras seluas 3,64 hektare oleh Pemerintah DKI Jakarta pada 2014. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/aww/16.

Jakarta, Aktual.com – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Benny K Harman menilai, kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden M Jusuf Kalla dalam bidang penegakkan hukum cenderung jalan di tempat.

“Kita seperti lari di tempat. Kemajuan di bidang penegakkan hukum itu seperti joget poco-poco,” kata Benny dalam diskusi bertajuk Evaluasi Kritis Tiga Tahun Pemerintahan Jokowi, Keadilan Hukum Ada Dimana?, di Jakarta, Sabtu (28/10).

Menurut dia, kurangnya kinerja tersebut menunjukkan pemerintahan tidak dapat bekerja dengan baik. “Kalau begini-begini saja, tanpa presiden, kita juga bisa,” katanya.

Benny mengatakan awalnya pihaknya kagum dengan adanya gagasan Revolusi Mental yang diluncurkan Presiden Jokowi. Benny berpendapat bila gagasan Revolusi Mental tersebut bisa diterapkan di semua sektor pemerintahan, maka Indonesia akan maju pesat. Namun kemudian pihaknya merasa kecewa karena gagasan tersebut tidak mampu diimplementasikan di lapangan.

“Sebetulnya yang terjadi itu tidak ada revolusi mental,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Reporter: Antara