Jakarta, Aktual.com — Wakil Ketua Badan Anggaran DPR, Said Abdullah meminta para menteri di Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk lebih memahami agenda Nawacita.

Sehingga dengan begitu, setiap adanya peningkatan anggaran tidak serta merta menaikkan biaya rutin atau biaya operasional kantor, akan tetapi justru anggaran pembangunan untuk masyarakatlah yang mestinya diutamakan.

“Mencermati alokasi anggaran yang sangat besar pada keperluan belanja rutin khususnya untuk operasional kantor, maka kami meminta indikator kinerja yang terukur oleh setiap kementrian dalam urusan pelayanan publik,” tandas Said di Jakarta, Selasa (26/4) malam.

Dalam amatannya, belanja pembangunan non fisik seperti kegiatan pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, juga mendapatkan porsi yang besar dalam APBN.

Dia mencontohkan anggaran di Kementerian Agama. Berdasarkan data, kata dia, dari total anggaran sebesar Rp57,12 triliun di Kemenag, porsi terbesarnya justru dipakai untuk belanja rutin sebesar Rp33,4 triliun (58,47%), sedang anggaran untuk pembangunan sebesar Rp23,7 triliun (41,53%).

“Alokasi anggaran pembangunan non fisik sebesar Rp22 triliun (38,53%) dan pembangunan fisik hanya sebesar Rp1,7 Triliun (2,99%),” ujar politisi senior FDIP ini.

Demikian juga di Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dari alokasi anggaran dalam APBN sebesar Rp8,6 Triliun, sebanyak Rp1,2 triliun (13,45%) ternyata dipergunakan untuk belanja rutin.

Untuk pembangunan, anggaran yang dialokasikan mencapai Rp7,4 Triliun (86,55%).  Dengan pembangunan non fisik mencapai Rp6,3 Triliun (73,49%) dan anggaran pembangunan fisik mencapai Rp1,1 Triliun (13,07%).

Namun demikian, agar pemanfaatan anggaran berjalan efektif, maka FPDIP meminta agar setiap kegiatan pembangunan non fisik harus disertai pendamping. Dengan syarat, pendamping itu harus berkualitas, sehingga dapat mengarahkan kegiatan menjadi tepat sasaran, tepat manfaat dan berdampak kemajuan.

“Untuk itu, kegiatan pembangunan non fisik yang menjadikan masyarakat sebagai sasaran kegiatannya, perlu juga disertai target kemajuannya. Dan itu bisa dicapai melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan pendampingan,” pungkas Said.

(Arbie Marwan)