Jakarta, Aktual.com – Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PPP Dimyati Natakusumah mendesak agar para penegak hukum mengusut tuntas dan membongkar sindikat jaringan peredaran narkoba hingga akar.

Hal ini dikatakan Dimyati pasca mencuatnya pernyataan koordinator KontraS Haris Azhar melalui pengakuan terpidana mati Freddy Budiman yang mengungkapkan oknum penegak hukum dalam memberantas narkoba.

“Saya harap segera berantas. Saya ingin Indonesia bebas dari narkoba. Saya liat orang kaya cepet kaya, usaha narkoba tapi enggak sadar merusak masa depan, mengakibatkan kematian. Saya harap karena dilarang dibuat jera, hukuman mati kan bagus juga. Tapi aneh kok masih banyak, berarti ada bandar besar yang tak tersentuh,” ujar Dimyati di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/8).

Jika perlu, lanjutnya, presiden Joko Widodo turun langsung mengumpulkan petinggi-petinggi di instansi penegak hukum untuk mencari dan mendeteksi siapa dalang-dalang yang menggunakan, menjual, mengedarkan bahkan yang memproduksi narkoba.

“Jadi harus segera tindak. Saya yakin polisi, tentara, sudah tahu siapa pelaku kejahatan tapi ‘untouchable’, masih ada yang enggak tersentuh. Karena mungkin oknum tersebut banyak yang kecipratan. Bisa aja terjadi,”

“Tapi itu tadi, kalau ada oknum TNI, polisi juga ngeri-ngeri sedap. Jadi, Jokowi ini yang harus keras, tegas, terjun langsung untuk merapatkan bagaimana barang dari luar masuk kedalam betul-betul di jaga ketat,” tegas Politikus PPP itu.

Ia pun heran mengapa Indonesia begitu longgar dalam mengawasi keluar masuknya barang dan manusia dari maupun ke luar negeri.

“Saya bingung dengan Indonesia orang nyebrang ke Filipina aja dibolehin, gimana barang haram. Kesana aja yang bahaya di-izin-in makanya ditangkap lagi sama Abu Sayyaf. Saya sangat miris apalagi barang haram masuk ke sini. Dan petugasnya kan gajinya kecil, mungkin kalau imbalan dari oknum penerima ini besar sekali. Jadi enggak peduli dia, yang penting enggak ketahuan. Ini problem yang ada,” katanya.

Padahal, sambung dia, dari laut maupun udara Indonesia memiliki banyak sekali petugas yang bisa melakukan pengawasan ketat.

Karena itu, ia menilai Presiden Jokowi harus menjadi komando dalam penanganan masalah tersebut. Serta, memperketat pengawasan terhadap barang yang masuk ke dalam negeri sebagai langkah antisipatif.

“Jokowi kan lagi aktif di bidang infrastruktur ekonomi, nah di bidang SDM masih belum ini baru kartu Indonesia sehat. Tapi untuk lakukan preventif dan pemberantasan masih belum di bidang narkoba. Mudah-mudahan segera. Namanya pengawasan itu harus diantisipasi, barang-barang ilegal di Indonesia itu begitu surga. Ini harus menjadi pekerjaan rumah (PR) pak Jokowi.”

 

Laporan: Nailin

()