Ilustrasi-Ibadah Haji dan Umrah

Jakarta, aktual.com – Komisi VIII DPR RI melakukan rapat bersama dengan Menteri Agama membahas terkait dengan Perkembangan Kebijakan Haji dan Umrah serta Isu-isu aktual, Selasa (30/11).

Pimpinan Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto meminta kepada Menteri Agama untuk segera mempersiapkan kebijakan-kebijakan berkaitan dengan penyelenggaraan Umrah.

“Komisi VIII DPR RI meminta Menteri Agama RI untuk mempersiapkan kebijakan penyelenggaraan ibadah umrah yang lebih berpihak pada kepentingan calon jemaah, baik aspek pembinaan, pelayanan, maupun perlindungan,” ucapnya.

Selain itu juga, Ia mendukung sepenuhnya untuk melakukan diplomasi dengan Pemerintah Arab Saudi agar segera melakukan MOU antara Pemerintah Arab Saudi dan Pemerintah RI

“Komisi VIII DPR RI mendukung Menteri Agama RI untuk mengoptimalkan diplomasi dengan Pemerintah Arab Saudi, khususnya agar segera dilakukan Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Arab Saudi dengan Pemerintah RI pada persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1443 H/2022 M,” kata Yandri.

Selanjutnya, Yanuar mengatakan bahwa Komisi VIII DPR RI bersama dengan Menteri Agama akan seger membentuk panitia kerja BPIH.

“Komisi VIII DPR RI dan Menteri Agama RI akan segera membentuk Panitia Kerja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1443 H/2022 M untuk membahas komponen biaya dan kebijakan operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji,” ucapnya.

(Rizky Zulkarnain)