Jakarta, Aktual.com — Komisi VI DPR RI langsung menggelar rapat internal setelah Presiden Joko Widodo meresmikan pelaksanaan pembangunan kereta cepat Jakarta – Bandung, Kamis (21/1) pekan lalu. Hasilnya, Komisi VI DPR RI akan meminta ‘pertanggungjawaban’ Menteri BUMN Rini Soemarno sesegera mungkin.
“Sudah (langsung) kami bicarakan, kita bahas, Kapoksi saya undang semua. ‘Kapoksi bagaimana ini, kami belum diajak bicara. Ini ada empat bumn yang ikut, ini termasuk aset (BUMN) yang kami awasi, masuk panja aset,” terang Ketua Komisi VI DPR Hafidz Thohir kepada wartawan kemarin, ditulis Kamis (28/1).
Yang membuat Komisi VI terkejut dalam pembicaraan itu, selain tidak diajak bicara soal proyek kereta cepat, ternyata dua dari empat BUMN yang terlibat dalam pengerjaan proyek tersebut belum lama ini menerima penyertaan modal negara (PMN).
“BUMN-BUMN ini, ada dua BUMN yang barusan menerima PMN. Walaupun sudah janji tidak akan menggunakan PMN tersebut. Ini kan merupakan wilayah Komisi VI terkait dengan pengawasan BUMN,” kata dia.
Pembahasan disampaikan Hafidz akhirnya disepakati bersama untuk memanggil Menteri BUMN Rini Soemarno. Yakni untuk mempresentasikan perencanaan bisnis kereta cepat Jakarta – Bandung.
Kesimpulan lainnya disepakati bahwa proyek kereta cepat Jakarta – Bandung tidak masuk kebutuhan mendesak. Komisi VI DPR lebih merekomendasikan pembangunan sarana transportasi massal itu untuk Jakarta – Surabaya.
Artikel ini ditulis oleh:
