Jakarta, Aktual.com – Dua pasangan calon gubernur DKI Jakarta, malam ini menjalani debat cagub yang digelar di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (12/4). Debat kali ini mengusung tema “Dari masyarakat untuk Jakarta”.

Dalam segmen pertama, pembawa acara debat pamungkas Ira Koesno mempertanyakan langkah para cagub dan cawagub bila ada oknum anggota DPRD DKI yang meminta kompensasi APBD agar melancarkan sebuah proyek. Dimana, DPRD memiliki kewenangan untuk menyetujui atau menolak APBD.

Cagub nomor urut 2, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku langkah tersebut tidak terlalu sulit karena pengalamannya sebagai petahana.

“Bagi kami transparansi,” ujar Ahok.

Prinsip, kata dia, Ketika tidak ada kesepakatan maka ada UU yang mengatur bahwa pemerintah bisa mengeluarkan perda. Sehingga, pada periode lalu ada kesepakatan untuk membuat perda APBD.

Senada dengan wakilnya, Djarot Saiful Hidayat mengatakan dirinya menyepakati penganggaran harus transparan dengan sistem elektronik.

“APBD uang negara karena itu ketika kita berkomunikasi dengan legislatif maka kebiasaan yang pernah ada bahwa kepentingan tak bermanfaat harus dihilangkan. Semua harus membantu rakyat. Kami beri KJP, beri subsidi ke masyarakat artinya APBD terselematkan,” katanya.

Tak berbeda dengan rivalnya dalam debat, Cagub nomor urut 3 Anies Baswedan juga mencetus hal yang sama.

“Sebagai gubernur yang berintraksi dengan DPRD. Prinsip utama dalam menyusun APBD, liha RPJMN. Kedua, aspirasi warga. Ketiga, dalam penyusunannya ada transparansi, komunikasi, dan saling menghormati,” ucap Anies.

Setelah itu, sambungnya, negosiasi juga harus menunjukkan letak kepentingan warga. Yang sering terjadi, kata dia, bukan perdebatan satu dua orang tapi bagaimana pemimpin merangkul DPRD.

“Dan penjaga terbaik adalah transparansi,” pungkasnya.

 

Laporan Nailin Insaroh

()