Jakarta, Aktual.com — Ketua DPP Partai Golkar Ahmad Dolly Kurnia, mengatakan dirinya mendukung pernyataan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melarang adanya setoran 1 milyar oleh kandidat calon di dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).
Dolly mengaku, sejak awal dirinya tidak setuju terhadap kebijakan iuran 1 miliar itu. Pasalnya, sebagai penyelesaian konflik, Munas harus dijadikan momentum untuk mengoreksi seluruh kelemahan dalam menata organisasi di masa sebelumnya. Salah satunya, menjauhkan proses pengambilan kebijakan partai dari hal-hal yang berbau uang dan transaksional.
Menurutnya, dengan adanya kebijakan setoran 1 Miliar sama saja dengan melegalkan berkembangnya budaya uang dan transaksional.
“Selama ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi sekarang mulai dijadikan sebagai kebiasaan terbuka,” ujar Dolly di Jakarta, Jumat (6/5).
Ia menuturkan, sejak awal Munas digagas, semua berkeinginan pertarungan para calon ketum dengan mengedepankan pertarungan gagasan, ide, konsep, serta inovasi dalam mengembangkan dan memajukan partai. Lagipula, kata Doli, budaya setor menyetor menjadi pemimpin organisasi sangatlah tidak lazim, khususnya di dalam organisasi politik.
“Jadi, bagaimana logikanya, orang yang merasa terpanggil karena punya tanggung jawab, orang yang ingin mengabdi dan berjuang disuruh setor atau bayar? Sangat tidak masuk akal,” cetus inisiator Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) itu.
Dolly menilai, jika kebijakan setor Rp 1 Miliar tetap dilanjutkan maka akan menjadi preseden buruk bagi partai berlambang pohon beringin itu.
“Penyakit itu sangat mungkin berlanjut ke tingkat pengurus di bawah. Mulai dari DPD hingga ke Kecamatan dan Desa,” katanya.
Dampak jangka panjang, lanjut dia, Golkar akan sangat sulit melahirkan kader-kader yang punya kapasitas kepemimpinan yang kuat, memiliki kecerdasan secara konseptual, serta punya kemampuan artikulasi dan membangun jaringan. Sebab, itu semua akan selalu kalah dengan orang yang hanya punya banyak uang.
“Dan ujungnya, Golkar berwujud menjadi partai tanpa ideologi, tanpa doktrin, dan tanpa kaderisasi,” tandas Dolly.
Artikel ini ditulis oleh:
Editor: Andy Abdul Hamid
