Jakarta, Aktual.co — Anggota Fraksi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka enggan mengomentari kebijakan pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Baginya, kebijakan pemerintahan itu tidak bisa hanya ramai pada saat diputuskan.
“Saya tidak lagi bicara dalam posisi menolak atau mendukung kenaikan BBM, tidak bisa pengelolaan energi hanya ramai saat keputusan BBM naik atau tidak,” tegasnya di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Rabu (19/11).
Menurutnya, kebijakan pemerintahan Jokowi itu pasti akaan dibarengi dengan langkah-langkah progresif. Salah satunya pemberantasan mafia migas yang selama ini terindikasi menggerogoti uang negara.
Pemberantasan mafia migas, lanjut Rieke, tidak bisa hanya dilakukan misalnya dengan pembubaran Petral. Melainkan secara menyeluruh dengan merevolusi mental di tubuh Pertamina.Sampai disini, ia mengaku mempunyai bukti pihak-pihak dimaksud. Hanya saja, Rieke enggan mengungkapkannya.
“Saya bisa katakan dengan bukti yang Pertamina, BUMN mulai dibikin keropos didalam anak perusahaannya, ada swasta murni dengan alasan vendor ini itu,” jelasnya.
Padahal, penanganan itu sebenarnya bisa dikelola direksi tertentu namun oleh pihak tersebut dengan menyerahkannya ke perusahaan swasta.
“Saya punya bukti data berapa perusahaan yang ada dalam tubuh Pertamina,” kata dia.
Rieke merupakan politisi PDIP yang getol menyuarakan penolakan terhadap kebijakan kenaikan BBM. Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ia merupakan tokoh di garda terdepan menggalang kekuatan penolakan kenaikan BBM.
Salah satu pernyataannya yang menyita perhatian publik terhadap penolakan kenaikan BBM era SBY adalah ‘SBY Untung, Rakyat Buntung,”.
Artikel ini ditulis oleh:
