Wakil Ketua DPR Fadli Zon (kiri) tiba di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk bertemu dengan pimpinan KPK membahas draft RUU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK, Jakarta, Senin (12/10/2015). Fadli Zon yang juga President Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC) juga menyerahkan kepada KPK hasil Konferensi ke-6 GOPAC di Yogyakarta, 6-8 Oktober 2015, terkait pemberantasan korupsi.

Jakarta, Aktual.com — Presiden Joko Widodo diminta memberikan jawaban terkait merebaknya ‘Panama Papers’ yang mencantumkan sejumlah nama pejabat negara yang menyimpan uangnya di luar negeri. Pasalnya, Jokowi terkesan ‘tak acuh’ menanggapi persoalan tersebut.

“Ini harus ada jawaban, apapun jawabannya. Apakah mengabaikan atau bikin tim kajian,” ujar Fadli di Jakarta, Kamis (28/4).

Fadli menyarankan dibentuk satu tim yang mengkaji Panama Papers. “Diklarifikasi ‎mana yang betul-betul ada transaksi mencurigakan atau sekedar ‘one dollar’ atau ‘two dollar company’,” kata Fadli.

Fadli menilai kemungkinan presiden bersikap demikian karena ada kedekatan dengan sejumlah orang yang ada dalam daftar Panama Papers. Dimana, ada sejumlah nama pembantunya di kabinet kerja.

“Sikap presiden mungkin karena banyak orang-orang yang dikenalnya disitu. Tapi seharusnya presiden mengambil sikap saja bahwa Panama Papers akan dilakukan kajian atau telaah,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh: