Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menegaskan rencana pemerintahan Jokowi untuk mengimpor beras sebanyak 500 ribu ton harus ditolak. (ilustrasi/aktual.com)

Jakarta, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan bahwa pemerintah yang tengah gencar melakukan pembangunan infrastruktur telah memgabaikan persoalan jangka pendek dan vital bagi rakyat Indonesia.

Hal itu terkait kejadian luar biasa (KLB) gizi buruk yang menimpa belasan ribu anak-anak dan balita di Kabupaten Asmat, Provinsi Papua.

“Pembangunan infrastruktur menurut saya telah membuat pemerintah abai persoalan-persoalan jangka pendek yang bersifat vital bagi masyarakat,” kata Fadli dalam keterangan tertulisnya, di muat Minggu (28/1).

“Laporan Global Nutrition menunjukkan Indonesia menempati urutan tinggi dalam kasus gizi buruk, bahkan paling tinggi diantara negara-negara ASEAN lain. Angka gizi buruk Indonesia hanya lebih rendah dibanding Laos,” tambahnya.

Masih dikatakan Fadli, dalam jangka panjang, tingginya angka gizi buruk ini akan mempengaruhi manusia Indonesia, berupa hilangnya produktivitas dan meningkatnya biaya kesehatan.

“Jangan lupa, 95 persen pembentukan otak anak terjadi pada seribu hari pertama kehidupannya, hingga usia 6 tahun. Seorang balita usia 2 tahun, pembentukan otaknya sudah mencapai hampir 80 persen. Sehingga, jika ada balita mengalami gizi buruk, kalau tidak segera diintervensi maka ia akan menjadi generasi yang hilang,” sebut dia.

“Itu sebabnya, Bank Dunia menyebut dampak malnutrisi berimplikasi pada kehilangan 2-3 persen PDB Indonesia. Jika nilai PDB Indonesia atas Harga Dasar Berlaku (AHDB) mencapai Rp.12.406,8 triliun, maka kasus gizi buruk berpotensi memangkas hampir Rp.372 triliun,” papar politikus Gerindra itu.

Oleh karena itu, sambung Fadli implikasinya sangat besar bagi perekonomian Indonesia di masa mendatang, itu pula sebabnya sejak lama sekali dirinya selalu mengingatkan, dahulukan pembangunan manusia Indonesia, bukan pembangunan jalan tol.

Artikel ini ditulis oleh:

Editor: Nebby