Jakarta, Aktual.com – Partai Golkar menilai perlu sinkronisasi antara desentralisasi dan iklim investasi. Yakni dengan lakukan kajian terhadap peraturan daerah (Perda).

Ketua DPP Partai Golkar Bidang Desentralisasi dan Otonomi Daerah Aziz Syamsuddin menilai masih banyak Perda yang belum sejalan dengan kebijakan investasi dari pusat.

“Sehingga dapat menghambat investasi di daerah,” kata Aziz pada diskusi “Efektivitas Penataan Ulang Regulasi Ekonomi dan Investasi” di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Kamis (9/6).

Menurut dia, kebijakan desentralisasi melalui otonomi daerah seharusnya dapat melakukan percepatan pertumbuhan daerah, terutama pertumbuhan ekonomi dan investasi.

Pemerintah menerapkan kebijakan desentralisasi melalui otonomi daerah sudah hampir dua dasawarsa sejak tahun 2001. Tapi banyak daerah yang belum mengalami pertumbuhan optimal, bahkan ada yang mengalami resistensi.

“Inilah tantangan yang dihadapi Pemerintah, bagaimana menyinkronkan otonomi daerah dan investasi,” katanya.

Aziz menjelaskan, upaya menyinkronkan kebijakan desentralisasi dan investasi dilakukan dengan jalan mengkaji peraturan daerah atasnya, baik undang-undang maupun pemerintah.

Menurut dia, dari kajian yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri itu diketahui mana perda yang tetap dipertahankan dan perda yang harus dicabut.

“Data dari Kementerian Dalam Negeri ada sebanyak 3.266 perda yang perlu dicabut karena dinilai dapat menghambat investasi di daerah,” katanya.

Aziz menambahkan, aturan mengenai investasi mestinya disederhanakan sehingga pertumbuhan investasi dapat menjadi lebih cepat.

Ia mengatakan tujuan pertumbuhan investasi itu meningkatkan daya saing daerah dan kualitas produk dalam negeri.

Sementara itu, Bupati Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rita Widyasari mengatakan pengusaha asing yang akan berinvestasi di daerahnya sering menanyakan tiga hal, yakni faktor keamanan, kemudahan berinvestasi, serta kesamaan hak dengan pengusaha nasional.

“Kajian peraturan daerah yang dilakukan Kemendagri diharapkan dapat menyinkronkan kebijakan desentralisasi dan iklim investasi,” katanya.

(Antara)

()