Jakarta, Aktual.co — Pengamat Politik Burhanudin Muhtadi menantang Partai Golkar untuk melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam musyawarah nasional, untuk memilih Ketua Umum.
Keberadaan KPK dalam hal tersebut, kata dia, untuk memastikan kompetisi berjalan adil.
“Sejauh mana demokratisasi yang terjadi pada sebuah partai, ditandai dengan tidak adanya politik uang. Maka undang saja KPK. Kalau Golkar berani, saya angkat empat jempol saya,” kata Burhanudin dalam diskusi di Jakarta, Minggu (16/11).
Dia berpendapat, jika Partai Golkar mau menggandeng lembaga yang dipimpin oleh Abraham Samad itu, maka akan menjadi teladan bagi semua partai politik dalam proses pemilihan ketua umum.
Terlebih lagi, klaim Burhan pada tahun 2004 lalu, dirinya menyaksikan secara pribadi peredaran uang yang terjadi pada munas Golkar.
“Kalau berani, Golkar undang KPK untuk mengawasi munas.”
Namun demikian, ketika dikonfirmasi kepada Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso hanya mengapresiasi pendapat itu. Apalagi, sambung dia, Ketua Steering Committee Rapimnas Partai Golkar Nurdin Halid bisa mendengarkan usulan tersebut.
“Mudah-mudahan ide ini didengar oleh Ketua SC. Mudah-mudahan ini bisa dimasukkan dalam salah satu maklumat di rapimnas. Saya sendiri mendukung sepenuhnya,” kata Priyo ditempat yang sama.
Artikel ini ditulis oleh:
Wisnu
