Jakarta, Aktual.co — Wakil Sekjen DPP Partai Golkar Nurul Arifin mengatakan harus ada transparansi yang jelas atas keputusan pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) oleh pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
“Harus ada transparansi dan penjelasan yang ‘clear’ tentang peruntukan dari kenaikan harga BBM tersebut,” kata Nurul dihubungi dari Jakarta, Selasa (18/11).
Dia memandang, keputusan menaikkan harga BBM bersubsidi pasti berimbas pada menurunnya kepercayaan publik. Sebab menurut dia, janji politik Jokowi semasa kampanye yang masih jelas teringat publik adalah tidak akan menaikkan harga BBM bersubsidi.
Oleh karena itu, kata dia, janji pemerintah untuk membangun penunjang produktivitas seperti infrastruktur, pelabuhan, dan lain-lain harus direalisasikan dalam waktu yang cepat.
“Agar masyarakat dapat merasakan janji politik dan menikmati kesejahteraan yang dijanjikan tersebut,” kata dia.
Artikel ini ditulis oleh:
