Jakarta, Aktual.com — Biaya logistik yang masih tinggi di Indonesia harus terus dipangkas untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).
“Menurunkan biaya logistik menjadi tugas penting pemerintah dalam menghadapi MEA,” ujar Pengamat Pelabuhan, Reza Andrea Ginting, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (17/1).
Reza menilai, biaya logistik yang tinggi disebabkan mulai dari kurangnya fasilitas hingga manajemen yang kurang baik menyebabkan inefisiensi aktivitas logistik.
Sebagai negara kepulauan, ujar dia, tentunya kegiatan logistik nasional banyak bertumpu pada pelabuhan. Oleh karena itu, pelabuhan menjadi titik penting dari jaringan logistik nasional.
Reza berharap pemerintah menjadikan pembenahan pelabuhan menjadi prioritas utama untuk mendapatkan biaya logistik yang murah dalam menghadapi MEA.
Hal tersebut, lanjutnya, karena sudah menjadi kewajiban berbagai pelabuhan, khususnya pelabuhan besar seperti Tanjung Priok, Tanjung Perak, Belawan dan Makassar diberikan fasilitas yang memadai dan dapat beroperasi dengan baik.
“Dalam hal ini, kesiapan fasilitas pelabuhan merupakan kunci utama dalam kelancaran proses bongkar muat barang,” katanya.
Ia juga menginginkan berbagai pihak terkait berefleksi dari kasus kerusakan alat bongkar muat di pelabuhan yang berpotensi mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi pemilik kapal, serta berimplikasi pada naiknya biaya logistik.
Reza mencontohkan, peristiwa tersebut adalah sama seperti halnya saat terjadi kerusakan derek kontainer di Belawan menjelang akhir tahun 2015 sampai awal tahun 2016.
Sebagaimana diwartakan, pemerintah diminta fokus dalam menurunkan biaya logistik nasional demi memajukan kepelabuhanan dan meningkatkan kinerja perekonomian domestik.
“Saat ini Pemerintah harus fokus pada penurunan biaya logistik nasional, di mana pekerjaan rumah yang harus diselesaikan antara lain penyederhanaan birokrasi untuk menurunkan dwelling time, perbaikan dan penambahan fasilitas pelabuhan,” kata Reza.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memimpin Rapat Kabinet Terbatas yang membahas perkembangan penyelesaian masalah waktu bongkar muat di pelabuhan atau dwelling time.
“Saya ingin dapatkan laporan dari Menko Maritim (Rizal Ramli) dan menteri terkait lainnya terkait langkah yang sudah kita ambil untuk menekan ‘dwelling time’. Dan saya ingin melihat perubahan yang konkret,” kata Presiden saat membuka Rapat Terbatas di Kantor Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/12).
Presiden mengungkapkan bahwa dirinya telah memantau terus perkembangan “dwelling time” melalui Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang telah diterjunkan di lapangan.
Jokowi menegaskan bahwa para pejabat tidak bisa main-main lagi dengan efisiensi, “dwelling time”, karena Indonesia telah masuk era kompetisi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
Artikel ini ditulis oleh:
Reporter: Antara
