Jakarta, Aktual.com — Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana atau Haji Lulung mempertanyakan banyaknya birokrat Pemprov DKI Jakarta dibawah pimpinan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahya Purnama.
Oleh karenanya, menurut dia, DPRD akan memangil Ahok.”Kita tunggu saja, kami wajib meminta penjelasan kenapa harus terus ada dugaan-dugaan korupsi yang dilakukan oleh birokrat pegawai negeri sipil yang dipimpin oleh Pak Ahok,” ujar dia, usai memberikan dokumen kasus UPS, di Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (29/6).
Menurut dia, Ahok semestinya bisa mencegah tindakan korupsi tersebut. Untuk pengadaan barang dan lelang, kata Lulung, Ahok dan Pemprov DKI mestinya memberikan harga satuan dari pabrikan. Kemudian diverifikasi calon pemenang serta memeriksa badan hukumnya.
“Lalu investigasi kantor, lalu liat ada uangnya baru Gubernur bikin spd (Surat Penyediaan Dana). Gubernur nggak boleh bikin spd sebelum itu akurat dan jelas. Itu merupakan bagian pencegahan yang harus dilakukan,” ungkap Lulung.
Artikel ini ditulis oleh:
Editor: Nebby