Suasana Silaturahmi Nasional Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Jakarta, Minggu (22/11). Silaturahmi Nasional yang diikuti oleh pengurus PPP tingkat provinsi hingga kabupaten/kota se-Indonesia tersebut digelar sebagai konsolidasi partai pasca putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengesahkan kepengurusan PPP hasil Muktamar Jakarta. AKTUAL/TINO OKTAVIANO

Jakarta, Aktual.com — Pengurus Pusat Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) yang merupakan salah satu pendiri Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendesak kepengurusan PPP muktamar Bandung untuk menyelenggarakan Muktamar VIII sebagai ajang islah.

“Mendesak PPP muktamar VII Bandung agar segera menyusun dan mengumumkan kepanitian serta jadwal Muktamar VIII sebagai ajang islah sekaligus mendeklarasikan islah kepengurusan PPP secepatnya,” kata Ketua Umum Parmusi, Usamah Hisyam, Minggu (20/3).

Usamah mengatakan islah PPP merupakan harga mati agar partai berlambang Ka’bah tersebut tidak lagi berlarut-larut berkonflik, sementara ada agenda politik yang harus diikuti dalam waktu dekat.

“Bagi Parmusi islah di tubuh PPP harga mati. Karena itu Parmusi mengimbau agar seluruh kader PPP dari unsur manapun hendaknya fokus pada satu pilihan yaitu menyatukan PPP,” kata dia.

Ia menekankan agar seluruh kader PPP tidak lagi membuat perkara baru yang bisa memperpanjang konflik. Parmusi juga menyayangkan tindakan gugatan terhadap pemerintah sebesar Rp1 triliun yang malah bisa memperkeruh suasana.

“Tindakan Djan Faridz tersebut amat sangat disesalkan karena justru dapat memperluas ruang bagi kehancuran PPP,” jelasnya.

Islah PPP, sambungnya, menjadi penting untuk segera dilaksanakan agar partai berwarna hijau tersebut dapat mengikuti agenda politik nasional seperti proses Pilkada 2017 dan proses verifikasi faktual parpol oleh KPU sebagai syarat untuk mengikuti Pemilu 2019.

Artikel ini ditulis oleh:

Reporter: Antara