Jalan kembar Prapatan Kwitang, pernah mengukir sejarah sebagai tempat penggemblengan para pemuda-mahasiswa yang membidani lahirnya para pemimpin bangsa yang kelak dikenal sebagai Angkatan 45.
Berbagai bentuk pilihan dan kebijakan publik tidak menggunakan asas-asas nalar publik yang sehat. Kebijakan dan pilihan politik dengan nalar publik yang sehat setidaknya harus memenuhi empat prinsip utama suatu politik yang responsif: prinsip kemasukakalan, efisiensi, keadilan dan kebebasan. Dengan keempat prinsip ini, politik yang responsif harus mempertimbangkan rasionalitas publik tanpa kesemena-menaan mengambil kebijakan/keputusan; adaptabilitas kebijakan dan institusi politik terhadap keadaan; senasib sepenanggungan dalam keuntungan dan beban; serta persetujuan rakyat terhadap pemerintah. Ketika arena politik lebih mewadahi konflik kepentingan ketimbang konflik visi-ideologi, watak politik menjadi narsistik, mengecilkan harapan banyak orang.
Kondisi tersebut, menurutnya, bukti pemerintah juga terus dikelabuhi oleh para konglomerat terkait perpajakan ini. "Sekarang kalau (mereka) sudah jadi WNA, berarti (mereka) makin kuat. Tapi kita tetap bisa meng-NPWP-kan sepanjang ada economic interest di Indonesia," kata dia di Jakarta, Minggu (22/1).
Melihat sudah demikian mengguritanya PKI di masyarakat, NU pun mengadakan perlawanan pada tingkat akar rumput dengan melahirkan berbagai ormas tandingan. Lesbumi lahir untuk menandingi Lekra, Pertanu untuk melawan BTI, dan Banser Ansor untuk melawan Pemuda Rakyat.
"Saat ini, masyarakat yang menginginkan DKI memiliki gubernur baru sebesar 60,3 persen. Semantara itu, masyarakat yang ingin Jakarta dipimpinan kembali oleh gubernur lama sebesar 22,1 persen, sisanya sebesar 17,6 persen tidak bersuara,"
Warga Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, mengaku kecewa dengan petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) - Djarot Siful Hidayat. Hal ini terkait sikap Ahok-Djarot yang tidak sama sekali memberikan perhatian kepada warga yang terkena banjir.
