Mari kita bersama-sama meningkatkan kewaspadaan di lingkungan masing-masing, jaga solidaritas dan kita pastikan seluruh elemen negeri ini tetap bersatu dan tidak terpancing dalam berbagai tindakan yang merugikan.
Pemerintah kembali menunjukkan sikap tidak tegas dan tidak jelas dalam pengelola kekayaan sumberdaya alam Indonesia, hal itu terlihat dari ketidakpastian atas uang jaminan USD530 juta sebagai komitmen pembagunan smelter dari PT Freeport Indonesia.
"Saat ini ada beberapa tim yang telah kita bentuk," katanya di ruang Komisi VII DPR, Senayan Jakarta, Selasa (12/4).
Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Jawa Tengah, mendesak pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, untuk membatalkan rencana Indonesia bergabung dalam blok kerjasama perdagangan Asia Pasifik (TPP).
Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mendesak pemerintah agar Kontrak karya yang tidak memberikan kontribusi maksimal untuk kesejahteraan rakyat, untuk ditinjau ulang. Hal itu harus dilakukan karena selain untuk menjalankan amanat konstitusi sesuai pasal pasal 33 UUD 1945, juga untuk menyelamatkan kekayaan negara.
"Harga tersebut ketinggian karena PTFI mengasumsikan bahwa aset yang di perut bumi Papua berupa cadangan emas, tembaga dan perak yang ada di wilayah tambang PTFI adalah merupakan aset PTFI, padahal aset yang masih di perut bumi adalah aset milik negara," tulis Kurtubi melalui pesan elektronik kepada Aktual.com Senin (18/1)
