Mari kita bersama-sama meningkatkan kewaspadaan di lingkungan masing-masing, jaga solidaritas dan kita pastikan seluruh elemen negeri ini tetap bersatu dan tidak terpancing dalam berbagai tindakan yang merugikan.
Pemerintah kembali menunjukkan sikap tidak tegas dan tidak jelas dalam pengelola kekayaan sumberdaya alam Indonesia, hal itu terlihat dari ketidakpastian atas uang jaminan USD530 juta sebagai komitmen pembagunan smelter dari PT Freeport Indonesia.
"Saat ini ada beberapa tim yang telah kita bentuk," katanya di ruang Komisi VII DPR, Senayan Jakarta, Selasa (12/4).
Indikasi adanya kongkalingkong Ahok dan para Taipan yang tergabung dalam Naga 9, sudah saatnya dibaca bukan sekadar sebatas sentiment anti Tiongkok. Namun harus diarahkan untuk mematikan sistem yang menumbuh-suburkan kolusi semacam ini.
Menurut Yusril, yang juga pakar hukum tata negara, ancaman Ahok itu tidak realistis, lantaran DKI Jakarta, masih berjuang mengelola sampahnya.
Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mendesak pemerintah agar Kontrak karya yang tidak memberikan kontribusi maksimal untuk kesejahteraan rakyat, untuk ditinjau ulang. Hal itu harus dilakukan karena selain untuk menjalankan amanat konstitusi sesuai pasal pasal 33 UUD 1945, juga untuk menyelamatkan kekayaan negara.
