Menurut Tulus, pihaknya kerap berdialog dengan unsur pemerintah daerah dan publik. Tapi dari publik banyak keluham, bukti pemerintah belum optimal dalam melakukan pelayanan terhadap konsumen dalam hal ini warganya. Salah satunya terkaut busway itu.
"Saya kan belum ambil formulir. Semuanya masih proses. Kalau sudah diberi mandat maju, baru lapor presiden untuk maju. Kan pendaftaran masih Januari 2018."
"Sejak awal saya sudah curiga. Nggak mungkin Freeport legah begitu saja menyerahkan saham 51 persen, dan ternyata memang nggak beres klaim pemerintah,"
Hasto tampak meninggalkan ruang pemeriksaan KPK di lantai 2 Gedung Merah Putih KPK dengan tangan terborgol dan dikawal beberapa petugas KPK, Kamis (20/2) sore.
"Ini kepentingan taipan yang menggunakan tangan pemerintah yang berkuasa dan memperalat PLN untuk menjadikan PGE sebagai bancakan memburu rente," kata Presiden FSPPB, Noviandri dalam pertemuan pers di Gedung Pertamina Jl Medan Merdeka Jakarta, Kamis (4/8).
Laporan terbaru Kelompok Bank Dunia Doing Business 2018: Reforming to Create Jobs mencatat peringkat kemudahan berusaha Indonesia naik dari posisi 91 menjadi posisi 72 dari 190 negara.
