Sahnya rekomendasi ekspor itu, kata dia, harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB, khususnya mengenai asas kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan dan kepentingan umum sesuai Pasal 10 UU 30/2014.
internal DPRD sendiri tidak bulat tentang urgensi reklamasi. Bukan urusan besaran kewajiban kepada pengembang, apakah 5 atau 15 persen dari nilai jual objek pajak (NJOP). "Yang menolak beranggapan dua raperda itu lebih berpihak kepada kapitalis daripada kepentingan rakyat Jakarta,"
Reuni merupakan kata yang tidak asing didengar oleh masyarakat Indonesia pada umumnya. Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), ‘reuni’ artinya pertemuan kembali (bekas teman sekolah, kawan seperjuangan, dan sebagainya) setelah berpisah cukup lama.
Dari informasi yang dihimpun Aktual.com, ketiga orang itu diamankan di parkiran Alfamart, Harco Mangga Dua, Jakarta Utara saat sedang berada di dalam mobil Inova warna abu-abu bernomor polisi B 1968 ZF,
Jakarta jangan semena-mena membuat kebijakan pengelolaan Pulau Morotai-Maluku Utara, apalagi ketika melibatkan negara asing yang pastinya sarat dengan pertimbangan kepentingan baik bersifat strategis jangkap panjang maupun pragmatis jangka pendek. Selain dari pada itu, Morotai dan Maluku Utara sejatinya bukanlah negeri tak bertuan yang bisa jadi obyek aneka kepentingan tanpa mempertimbangkan aspirasi masyarakat daerah yang bersangkutan.
"Bisa juga keinginan ketua DPD Hanura DKI (Muhammad Sangaji alias Ongen)," ujarnya di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat, Minggu (27/3).
