Maman menjelaskan RUU Migas harus segera terealisasi karena ini menjadi sebuah tantangan besar dan harapan Indonesia untuk menjawab problematika defisit anggaran negara.
Sedangkan, kata Anies, Provinsi DKI Jakarta merupakan satu-satunya provinsi yang tidak memiliki Upah Minimum Kabupaten/Kota sehingga Upah Minimum Provinsi menjadi ketetapan final yang berlaku di semua wilayah kota/kabupaten.
"Saya pastikan kepada para pelaku usaha dan para investor dari dalam dan luar negeri bahwa investasi yang telah dilakukan serta investasi yang sedang dan akan berproses tetap aman dan terjamin,” katanya, di Istana Merdeka Jakarta, Senin (29/11).
Aliansi buruh dan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) akan menggelar aksi unjuk rasa pada Senin siang di depan Gedung Balai Kota DKI Jakarta guna mendesak kenaikan upah minimum provinsi (UMP) sebesar minimal 10 persen.
Pengurus Pusat KAMMI dan Satgas RUU PKS KAMMI melakukan demo untuk menolak dengan tegas RUU TPKS yang dibuat oleh Baleg DPR RI karena mengabaikan nilai-nilai keagamaan dan moralitas dalam bermasyarakat.
Mahkamah Konstitusi dengan tegas mengatakan jika UU Ciptaker tidak diperbaiki oleh Pemerintah dan DPR selama masa waktu 2 tahun, maka UU No 11/2020 akan berlaku kembali.
