"Kenapa? Karena kalau seandainya dibangun semuanya pun dalam lima tahun tercapai sampai 35 ribu, maka PLN akan mengalami kapasitas lebih, beban puncaknya 2019 sebesar 74ribu MW, akan ada kapasitas iddle 21ribu mw. Sesuai aturan yang ada, PLN harus tetap membeli listrik dari swasta meski tidak terpakai sekalipun. Kalau ini terjadi PLN akan alami kesulitan keuangan," kata Rizal di kantornya, Jakarta, Senin (7/9).
Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dinilai bukan jawaban yang tepat bagi upaya pemberdayaan koperasi dan UMKM di tengah kondisi melambatnya perekonomian global. Selama ini para pelaku UMKM justru mengalami kesulitan mengakses KUR karena belum bankable hingga mereka kesulitan memenuhi kriteria dan syarat yang ditetapkan perbankan.
Menteri Keuangan RI, Bambang Brodjonegoro menegaskan bahwa Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sudah tercantum dalam APBN 2016, hanya saja pencairannya baru bisa dilakukan pada triwulan I 2016 dalam pembahasan APBN-P 2016.
"Saya kaget ada kenaikan (tarif listrik) itu," ujar Wakil Ketua Komisi VII DPR, Satya Widya Yudha.
"Benar, persoalannya kan selama ini permukiman liar di bantaran kali dan waduk, konsepnya selalu kampung-kampung kumuh. Tapi bagaimana kalau ceritanya berbeda?"
Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan, BUMN siap untuk mengelola Blok Masela bila sekiranya investor yang ada ke depannya tidak lagi menunjukkan minat untuk melakukan pengelolaan di ladang migas tersebut.
