KPK menetapkan IM (Idrus), Menteri Sosial sebagai tersangka
Tidak boleh kampanye dengan menggunakan dana negara. Atau hukumnya haram ketika dana negara digunakan untuk menyuap rakyat agar dapat mendulang suara. Dari struktur RAPBN 2019 memang harus diwaspadai adanya kenaikan dana Sosial. Ini sangat kelihatan, naiknya di tahun politik, sedangkan dari tahun 2015 hingga 2018 alokasi dana sosial sangat minim sekali bahkan cenderung mau dihilangkan, indikasinya subsidi BBM dan Listrik dikurangi,” Pungkas Uchok.
Bahkan, sambung dia, menyandingkan figur Ma’ruf Amin setidaknya memberikan Jokowi dan koalisi keuntungan politik tersendiri dalam memenangkan Pilpres 2019 nanti.
"Diharapkan kepada saudara dapat memberikan bantuan keuangan kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dibebankan pada APBD dengan memperhatikan kemampuan keuangan masing-masing daerah. Demikian untuk menjadi maklum," tulis surat yang juga ditembuskan ke Presiden Joko Widodo.
Ketua Majelis Permusyawarakat Rakyat (MPR), Zulkifili Hasan menilai pemerintah harus berhati-hati dalam mengelola utang. Pasalnya, dalam menjalankan roda pemerintahan, utang saat ini sudah mencapai Rp4.000 triliun. Pemerintah tidak bisa mengklaim rasio utang tiga persen masih dalam kategori aman, meskipun akhirnya harus membayar utang Rp409 triliun per tahun. Utang Rp409 triliun per tahun tersebut setara dengan enam kali anggaran kesehatan atau tujuh kali anggaran dana desa yang disalurkan ke pemerintah daerah.
Kebakaran hutan dan lahan, momok menakutkan yang kerap terjadi di negara ini setiap tahunnya saat memasuki musim kemarau. Ratusan ribu hektare hutan dan lahan terbakar begitu saja setiap tahunnya (tahun 2017 sebanyak 124.983 hektare, tahun 2016 terdapat 438.360 hektare), bahkan di tahun 2015 terdapat 2,61 juta hektar (4,5 kali luas Pulau Bali) area hutan dan lahan yang terbakar.
