Ia mengatakan sejumlah realitas dinamika pasar tidak lagi dapat diakomodasi oleh UU yang telah berusia hampir 20 tahun itu. Di sisi lain, meskipun UU itu termasuk salah satu regulasi perintis dalam tatanan sistem kelembagaan pascakrisis 1997-1998, namun implementasinya masih sangat jauh dari yang diharapkan.
Bisakah bu Menteri membayangkan, bagaimana nasib birokrasi kita saat gedung-gedung tempat mereka bekerja tiba-tiba menjadi milik para kreditor? Haruskah mereka keluar dari gedung-gedung itu? Lalu, dimana mereka harus bekerja? Di pematang sawah dan di pinggir jalan yang juga sudah menjadi milik kreditor? Atau, mereka tetap bekerja di gedung yang sama tapi tiap bulan harus membayar sewa, membayar service fee, dan berbagai biaya lain?
Sekretariat Satgas Waspada Investasi OJK, Irhamsah mengomentari terkait dengan maraknya pinjaman online (Pinjol) illegal yang banyak menjerat masyarakat Indonesia.
Pemerintah Indonesia mengharapakan Myanmar dapat mengutamakan sisi kemanusiaan dalam menyelesaikan konflik kemanusiaan bagi Muslim Rohingya di Rakhine State.
Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Tahun 2025 Partai Golkar menghasilkan salah satu rekomendasi agar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dipilih melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
[LIVE]Dialog Aktual: Pasal Pasal Bahaya Dalam RKUHP
