internal DPRD sendiri tidak bulat tentang urgensi reklamasi. Bukan urusan besaran kewajiban kepada pengembang, apakah 5 atau 15 persen dari nilai jual objek pajak (NJOP). "Yang menolak beranggapan dua raperda itu lebih berpihak kepada kapitalis daripada kepentingan rakyat Jakarta,"
"Yang jelas ini masih terus kita kembangkan dan terus melakukan penyidikan. Dalam waktu dekat KPK akan memintai keterangan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama," ujar Agus saat di Surabaya, Minggu (3/4).
Ariesman dan APL memiliki hubungan 'spesial' dengan Ahok. keduanya bertetanggaan dan banyak proyek DKI yang dikerjakan pengembang besutan Trihatma Kusuma Haliman itu, misalnya.
"Jadi lewat Perda, itu bisa mengamankan ijin pelaksanaan reklamasi, raperda untuk memuluskan reklamasi. Kalau mundur ke belakang praktik korupsi ini sangat jelas dan terang, menyelamatkan izin reklamasi," jelas Riza.
Ujian Nasional sepertinya bukan hal yang menakutkan lagi bagi siswa karena UN ini bukan lagi penentu kelulusan siswa
Di rapat itu, Ariesman tidak hanya hadir untuk duduk menonton saja. Di menit ke 5.10, dia juga aktif menanggapi saat salah satu pejabat pemprov DKI (tidak diketahui namanya) yang hadir mengutarakan masalah teknis desain konstruksi pulau reklamasi di atas pipa gas di dasar Teluk Jakarta. Dimana si pejabat menilai desain konstruksi sangat berbahaya untuk pelaksanaanya. Juga terkait sedimentasi.
