Pemerintah dan DPR kembali mempercepat pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) tahun 2025. Langkah ini menuai reaksi keras dari kelompok masyarakat sipil, terutama Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), yang menyatakan bahwa substansi RKUHAP dalam bentuknya saat...
Aktual.com, Jakarta - Pemerintah seperti tidak membaca putusan Mahkamah Konstitusi atau pura-pura lupa. Padahal, lembaga pengawal konstitusi ini sudah tegas menyatakan bahwa wakil menteri tak boleh rangkap jabatan, baik di perusahaan negara, swasta, maupun organisasi yang dibiayai APBN/APBD. Namun...
Solo — aktual com- Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melontarkan istilah baru yang menyindir praktik ekonomi segelintir pihak yang menurutnya sudah kelewat batas dan tidak kunjung jera: serakahnomics.
Istilah ini disampaikannya dalam pidato di Penutupan Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI)...
Oleh: Dr. KRMT Roy Suryo, M.Kes
SEBELUMNYA, 2x (dua kali) berturut-turut tulisan saya bisa dikatakan tampak selalu bertemakan Rektor UGM / Universitas Gadjah Mada periode 2002-2007 lalu. Dua tulisan tersebut adalah "AADPSE (Ada Apa Dengan Profesor Sofian Effendi) ?" dan...
Aktual.com - Jakarta, Alih-alih menjadi motor penggerak ekonomi nasional, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kini justru menghadapi masalah struktural yang semakin dalam, yaitu praktik rangkap jabatan di jajaran komisaris dan dewan pengawas.
Penelitian Indonesia Corruption Watch (ICW) tahun 2023 menunjukkan...
Di atas kertas, visi-misi Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menjanjikan pemerintahan yang bersih, birokrasi profesional, serta tata kelola BUMN yang kuat dan bebas dari intervensi politik. Janji itu tertulis rapi dalam Asta Cita poin ketujuh, berbunyi memperkuat reformasi...
