Pengamat INDEF, Enny Sri Hartati (kanan) dan Anggota DPR F-Partai Golkar, Misbakhun (kiri) saat diskusi dialektika demokrasi dengan tema Tax Amnesty, Jangan Seperti “Tak Ada Akar, Rotan Pun Jadi” di gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/9). Dana tebusan dari kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) yang didapatkan baru mencapai Rp 2 triliun. Angka itu masih jauh dari target sebesar Rp 165 triliun. Pemerintah disarankan mengubah strategi sosialisasi. AKTUAL/TINO OKTAVIANO

Jakarta, Aktual.com – Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati menyebut, paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah mulai jilid I sampai jilid XIV ternyata tidak fokus mengatasi permasalahan.

Menurutnya yang ada justru pemerintah menciptakan beban baru bagi kalangan dunia usaha. Insentifnya belum ada, tapi beban barunya sudah dikenakan.

“Pelaku usaha mengatakan bahwa paket kebijakan itu memberi beban baru bagi pelaku usaha. Misalnya insentif harga listrik ke industri tekstil. Dalam impelementasinya, pemerintah mengeluarkan persyaratan-persyaratan yang jadi beban,” jelas Enny dalam diskusi ‘Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Akselerasi’ di Jakarta, Kamis (9/2).

Dan anehnya lagi, kata dia, persayaratannya itu sudah berlaku, tapi insentifnya tidak terealisasi. “Itu jelas sangat kontraproduktif. Ini membuktikan banyak paket yang tidak fokus dan tidak konsisten,” sebut Enny.

Dia melihat, substansi paket kebijakan yang cukup bagus hanya ada dalam paket kebijakan ekonomi pertama. “Di situ ada satu fokus yang relatif jelas, yaitu pemerintah ingin tingkatkan produktivitas dan daya saing nasional,” jelasnya.

Akan tetapi, kata dia, setelah dikeluarkan beberapa paket kebijakan lagi, banyak yang terputus dari target utamanya. “Mestinya, desain kebijakan itu bukan on top atau maunya pemerintah, tapi apa yang dibutuhkan oleh dunia usaha,” cetusnya.

(Busthomi)

(Arbie Marwan)