Ilustrasi Proyek infrastruktur

Jakarta, Aktual.com – Institute For Development of Economics and Finance (INDEF)  mengungkapkan bahwa pemerintahan RI di bawah komando Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) gencar membangun proyek-proyek infrastruktur. Namun sayangnya kemampuan fiskal sangat minim, sehingga pemerintah gemar membuat kebijakan utang baru.

“Pemerintah seharusnya bekerja keras dalam menggenjot penerimaan negara dari sektor pajak, cukai, dan bukan pajak. Sekalipun langkah itu akan sangat susah diperas. Karena jika dilihat dari agenda pembangunan pemerintah, untuk prioritas itu paling banyak menggenjot infrastruktur. Sekalipun ada program ketahanan pangan dan energi dan progran lainnya, cuma yang paling digenjot adalah infrastruktur dan konektivitas,” tandas ekonom Indef, Eko Listiyanto, di Jakarta, Kamis (6/4).

Sejauh ini, lanjutnya, jika dilihat dari data kebutuhan pembiayaan infrastruktur di ASEAN hingga 2030, Indonesia memang yang tertinggi. Total dana yang diperlukan mencapai USD1,2 triliun.

“Sementara kemampuan pembiayaan pemerintah direncanakan sekitar USD441 miliar sehingga masih terdapat kekurangan pendanaan infrastruktur USD721 miliar hingga 2030. Dan untuk jangka pendek gap kebutuhan pembiayaan infrastruktur samai dengan 2019 juga masih tinggi,” papar dia.

Minimnya dana untuk membiayai infrastruktur harus menjadi cambuk bagi pemerintah untuk mengejar target pajak. Target pajak Rp1.498,9 triliun membutuhkan kerja yang sangat keras.

“Target tahun ini mencapai Rp1.498,9 triliun. Sementara saat ini sudah tak ada tax amnesty. Tahun kemarin ada tax amnesty saja, realisasinya hanya mencapai Rp1.284,9 triliun yang tak tercapai Rp255,6 triliun,” papar dia.

Gagasan awal tax amnesty adalah membiayai proyek infrastruktur, namun gagalnya kementerian keuangan mencapai target mengakibatkan pemerintah harus memutar otak untuk mencari pendanaan lain.

“Jelas dana kita kurang. Makanya dalam dua tahun sudah utang Rp1.000 triliun. Menunjukkan bahwa pembangunan yang ingin dicapai membutuhkan anggaran, tapi kurang. Lebih parah lagi, tax amnesty sendiri gagal total,” pungkas dia.

(Busthomi)

Artikel ini ditulis oleh:

Editor: Eka