Jakarta, Aktual.com — Target pemerintah yang menekan biaya logistik menjadi 7 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dianggap ketinggian, ketika kondisi infrastruktur masih bobrok seperti saat ini.

Menurut Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos, dan Logistik Indonesia (Asperindo), Muhammad Kadrial, masalah utama logistik itu bukan karena masalah konsep mengatur arus logistik, melainkan bagaimana membenahi infrastrukturnya.

“Selama masuk bandara dan pelabuhan masih antri, kemacetan di infrastruktur jalan masih tinggi, sehingga bahan bakar akan semakin banyak terbakar, maka cost-nya akan tetap tinggi,” kata dia di Jakarta, Senin (21/3).

Karena masalah logistik itu rumusnya sederhana, kalau kondisi infrastruktur bagus, maka secara otomatis akan menjadikan biayanya murah.

Saat ini, kata dia, menurut lembaga konsultan glibal, Roland Berger, untuk negara-negara ASEAN, Indonesia menjadi negara berbiaya logistik terbesar sekitar 30 persen dari PDB.

Dan jika pemerintah serius membenahinya, maka di 2020 akan mencapai 19 persen. Serta di tahun 2035 baru akan mencapai 9 persen.

“Ini dengan catatan, dilakukan secara serius revitalisasi pelabuhan dan membuka sektor logistik bagi investasi asing,” tegas dia.

Cuma masalah saat ini, pemerintah masih belum membenahi permasalahan infrastruktur secara serius. Dalam arti, hal-hal kecil seperti dwelling time sana masih lama, sehingga berdampak pada antrian panjang masuk pelabuhan.

“Bahkan gudang di bandara saja tidak memadai untuk menampung barang-barang yang kirim perusahaan logistik ini. Semua itu jadi PR besar pemerintah,” tandas Kadrial.

Di tempat yang sama, Direktur Surat dan Paket PT Pos Indonesia (Persero), Agus Fatkhurohman Handoyo menambahkan, pengaruh infrastruktur jalan raya (road), jalur kereta api (railway), bandara (airport), dan pelabuhan (seaport) terhadap bisnis ini menjadi simpul utama lalu lintas logistik.

“Sehingga dengan infrastruktur yang memadai akan membuat rantai pasokan logistik semakin lancar dan mudah. Hal ini akan menekan biaya logistik,” tukasnya.

(Eka)