Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak memantau kinerja sejumlah kementrian yang berpotensi menimbulkan masalah dan kerugian negara. Pasalnya, ada beberapa kementerian yang saat ini menjadi incaran para mafia migas maupun parpol tertentu untuk dijadikan mesin kementerian tersebut sebagai ATM, khususnya kementerian basah seperti BUMN dan ESDM.
“Publik seharusnya sadar dua kementerian tersebut dijabat orang-orang yang bermasalah dan di back-up para mafia migas maupun parpol tertentu. Padahal, KPK/PPATK sudah memberikan rekomendasi stabilo merah kepada Rini Soemarno, tapi mengapa bisa lolos,” ujar pengamat politik Rusmin Effendy menjawab wartawan di Jakarta, Selasa (28/10).
Kalau tidak di back-up, sambungnya, mana mungkin Jokowi mampu menolaknya. Inilah kegagalan awal pemerintahan Jokowi-JK yang melakukan kebohongan publik dan gagal menempatkan orang-orang yang profesional dalam kabinet.
Menurut Rusmin, kabinet yang dibentuk Jokowi-JK tak mampu mewujudkan harapan publik dan penuh kebohongan, apalagi banyak orang-orang yang diangkat tidak sesuai dengan kapasitas dan kemampuan. Padahal, ekspektasi publik menaruh harapan besar pada Jokowi untuk membuktikan ketegasan dan kemandirian.
“Inilah catatan hitam pertama seorang presiden dimana hak prerogratif dikebiri pihak-pihak tertentu. Sejatinya, seorang menteri diangkat haruslah melalui proses rekrutmen yang sudah teruji, baik integritas, pengalaman, track record maupun multiple intelligence. Apa yang terjadi, kabinet kerja yang dibangun Jokowi tak lebih dari sebuah kabinet transaksional yang dikendalikan para mafia migas maupun parpol,” kata dia.
Artikel ini ditulis oleh:
