Jakarta, Aktual.com – Kepala Divisi Monetisasi Minyak dan Gas Bumi SKK Migas, Agus Budiyanto mengungkapkan pemanfaatan gas bumi dikoordinasikan langsung oleh SKK Migas. Untuk memudahkan transportasi, gas yang di ekspor dari produksi Kalimantan dan Papua dijadikan Liquified Natural Gas (LNG). Ekspor tersebut dilakukan karena dahulu kebutuhan gas dalam negeri tidak terlalu banyak sehingga produksi gas sebagian di ekspor. Namun seiring dengan perkembangan dan kebutuhan dalam negeri, gas yang di ekspor semakin lama semakin menurun. Penurunan ekspor gas tersebut diikuti dengan penurunan produksi LNG, seperti yang ada di Arun.
“Dulu kebutuhan domestik tidak banyak sehingga produksi gas ada yang di ekspor. Seiring perkembangan, gas ekspor semakin menurun selaras dengan penurunan produksi LNG. Dulu produksi di Bontang memiliki 8 train setara 22 ton LNG, kini hanya tinggal 2 train yang beroperasi. Produksi LNG cenderung menurun secara signifikan akibat penurunan jumlah ekspor,” kata Kepala Divisi Monetisasi Minyak dan Gas Bumi SKK Migas, Agus Budiyanto dalam webinar yang digelar di Jakarta, Rabu (22/9).
Jika dilihat dari 2011 jumlah produksi LNG untuk ekspor lebih besar ketimbang domestik, di mana untuk ekspor sebesar 4,078 BBTUD, sementara untuk domestik hanya sekitar 3,267 BBTUD. Seiring perkembangan jumlah ekpor LNG yang dilakukan mengalami penurunan, di mana tercatat pada 2020 jumlah ekspor LNG sekitar 2,108.24 BBTUD sementara untuk keperluan domestik sebesar 3,592.82 BBTUD.
“Saat ini pembeli terbanyak gas domestik adalah PT PLN, karena dulu PLN banyak menggunakan solar dan kini telah di konversi menggunakan gas,” jelasnya.
Direktur PGN Suseno menegaskan bahwa pihaknya menjadi penyambung antara industri hulu gas dengan industri hilir gas. Salah satu pelanggan gas terbesar PGN adalah pembangkit gas yang dimiliki PLN. Pemanfaatan gas berbeda dengan BBM karena harus didukung infrastruktur seperti jaringan pipa gas hingga terminal timbun. Sejak 2021, PGN mulai mengembangkan gas menjadi Liquid Natural Gas (LNG) agar bisa dikirimkan dengan kapal-kapal tangker ke konsumen.
“Gas dijadikan liquid (LNG) ini mulai dilakukan oleh PGN sekitar tahun 2012. LNG bisa dikirim dengan kapal-kapal tangker dari pusat produksi atau kilang LNG ke konsumen,” ujarnya.
Menurutnya, peran energi bersih sejalan dengan program pemerintah terkait energi mix nasional untuk mengurangi PLTU berbasis batubara hingga 2025. Nantinya, gas akan menjadi substitusi peralihan dari BBM diesel maupun batubara.
“Pemerintah akan menghentikan PLTU berbasis batubara mulai tahun 2025 mendatang. Implikasinya, kebutuhan gas di dalam negeri akan semakin besar. BUMN seperti PGN harus menyikapi dengan bijak,” terangnya.
PT PLN sebagai pelanggan terbesar gas mengungkapkan bahwa pandemi Covid-19 berdampak pada konsumsi listrik sehingga kebutuhan pasokan BBM dan gas untuk pembangkit juga berkurang. Pada tahun 2020, pasokan LNG dari Tangguh ke FSRU Jawa Barat dari semula 18 cargo turun menjadi 10 cargo. Sedangkan dari Tangguh ke Terminal Arun turun dari 15 cargo ke 11 cargo.
“Berdasarkan data, demand listrik PLN sudah naik pada bulan Agustus 2021 ini melebihi demand sebelum pandemi. Tadinya diprediksi pulihnya demand listrik PLN akan terjadi pada 2022,” jelas VP Pengendalian Kontrak Gas PT PLN, Edwin Bangun.
Saat ini, salah satu tantangan bagi PLN untuk mengembangkan EBT adalah fleksibilitas. Pasalnya, EBT terutama PLTS akan berproduksi saat ada matahari. Namun ketika matahari tidak ada maka PLN perlu mencukupi kebutuhan tersebut dengan pembangkit lain. “Nah ini direncanakan dicukupi dengan pembangkit berbasis gas,” tambahnya.
PLN berharap mendapatkan harga khusus LNG jangka panjang karena gas LNG tersebut akan dimanfaatkan sebagai follower, peaker, ramping rate untuk mendukung balancing PLTS. “LNG bisa menjadi virtual pipeline karena bisa dibawa kemana-mana, diangkat menggunakan kapal yang lebih kecil karena kita terdiri dari berbagai kepulauan yang tidak bisa semua disuplai dengan kapal besar,” jelasnya.
Berdasarkan paparan, pengembangan EBT PLN ditargetkan mencapai 23 persen di 2025. Saat ini, PLN memiliki total kapasitas 63 GW, sebanyak 8 GW merupakan energi baru terbarukan atau secara keseluruhan mencapai 12,8 persen. Potensi EBT terdiri dari Hydro 9 GW, Geothermal 2,6 GW, lain-lain 7,2GW.
Dalam transformasi menuju green energy, pengembangan pembangkit EBT sesuai dengan RJPP 2020-2024 sebesar 5 GW. Pembangkit EBT tersebut diantaranya PLTA Jatigede, PLTP Sokoria, PLTS Apung Cirata, PLTS Bali Barat. “Untuk green booster, PLN melakukan co-firing PLTU dan konversi PLTD menjadi pembangkit berbasis gas,” jelasnya.
Sekretaris SKK Migas, Taslim Z Yunus dalam sambutannya menjelaskan bahwa kebutuhan energi di Indonesia diperkirakan akan terus meningkat mencapai 139 persen untuk minyak bumi dan 298 persen untuk gas di 2050. Gas Bumi masih memegang peranan penting sebagai transisi menuju energi baru terbarukan (EBT). Berdasarkan data yang ada, pada 2020 kebutuhan minyak bumi mencapai hingga 1,66 juta BOPD, sedangkan gas 6.557 MMSCFD. Diperkirakan pada 2050, kebutuhan migas mencapai 3,97 juta BOPD dan gas 26.112 MMSCFD.
“Untuk mencukupi kebutuhan energi, SKK Migas bertransformasi melalui lima cara. Pertama, Clear vision untuk memproduksi 1 MMBOPD minyak dan 12BSCFD gas di 2030. Kedua, menjadikan SKK Migas sebagai organization as center of excelent. Ketiga, memberikan one door service policy untuk mempercepat proses investasi di sektor migas. Jadi tidak banyak meja yang dihadapi investor. Keempat, commercialization dengan aktif memasarkan minyak dan gas. Kelima, digitalisasi semua data di hulu migas untuk mempercepat proses,” kata Sekretaris SKK Migas, Taslim Z Yunus.
Dalam rencana pemanfaatan gas bumi, lanjutnya, pasokan gas yang ada saat ini dapat memenuhi kebutuhan hingga 2030. Bahkan terdapat potensi kelebihan pasokan gas yang perlu dikomersilkan. Hal tersebut berdasarkan pertumbuhan kebutuhan industri retail rata-rata 1.02 per tahun. Namun pembangunan pabrik petrokimia baru serta proyek RDMP petrokimia akan menjadi pendorong peningkatan pemanfaatan gas bumi.
“Hingga Agustus 2021, lifting gas telah mencapai 97,6 persen atau mencapai 5.505 MMSCFD. Satu hal yang menggembirakan adalah penerimaan negara dari sektor migas telah mencapai 125 persen atau sebesar USD9,2 miliar,” tambahnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Editor: Eka
