Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf (kiri) bersiap menjalani sidang dengan agenda pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (26/11/2018). Irwandi Yusuf didakwa menerima suap terkait Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) 2018 dan menerima gratifikasi terkait pelaksanaan proyek pembangunan Dermaga Sabang yang dibiayai APBN Tahun Anggaran 2006-2011. AKTUAL/Tino Oktaviano

Jakarta, aktual.com – Penasihat hukum bidang politik dan keamanan Gubernur Aceh, Muhammad MTA menyatakan pasca konflik Aceh, Irwandi Yusuf mencoba membangun pemerintahan Aceh dengan baik. Dia menyebut, Irwandi yang secara tegas membangun situasi politik dan keamanan agar berangsur membaik.

“Karena Aceh adalah daerah pasca konflik, pelaksanaan pemerintah Aceh itu sangat dipengaruhi oleh kondisi politik dan keamanan,” kata Muhammad di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Senin (4/3).

Muhammad menjelaskan, untuk membangun provinsi Aceh tidak sama dengan daerah lainnya. Sehingga Irwandi ingin menormalisasi politik dan keamanan di Aceh.

“Tingkat sensitifitas keamanan di Aceh tidak berdiri sendiri, bagaimana kita mewujudkan pemerintahan yang baik, secara khusus adalah orientasi pak Irwandi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih,” ucapnya.

Oleh karena itu, Muhammad menuturkan pasca terjadinya konflik Irwandi merupakan orang yang berani membangun pemerintahan yang bersinggungan dengan politik dan keamanan di Aceh.

“Aceh sangat tidak sama dengan daerah lain di Indonesia, karena apa? karena aceh sebuah kawasan pasca perang, kita membutuhkan kondisi politik dan keamanan yang baik,” pungkasnya.

(Zaenal Arifin)