Presiden Joko Widodo (kiri) berdiskusi dengan Seskab Pramono Anung (kanan) saat memimpin Rapat Terbatas membahas Dana Alokasi Khusus (DAK), di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (11/5). Presiden menegaskan agar tiap daerah membuat penganggaran yang efektif, tepat sasaran, transparansi anggaran, serta berdasarkan prioritas kebutuhan program. ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma/foc/16.

Jakarta- Kritik Ketua Umum Partai Demokar Susilo Bambang Yudhoyono terhadap kebijakanpemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dianggap sebagai obat oleh Istana Kepresidenan,

“Ya kritik itu adalah menjadi ‘obat kuat’. Semua pemerintahan itu menjadi kuat kalau ada yang mengkritik sehingga dengan demikian kritik adalah merupakan obat kuat bagi pemerintahan ini,” kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (14/6).

Pihaknya melihat kritik yang disampaikan Mantan Presiden SBY tersebut dari perspektif yang positif.

Sebab menurut dia, Pemerintahan Jokowi betul-betul bukan pemerintahan antikritik bahkan sangat mengharapkan untuk dikritik.

“Semakin dikritik semakin disayangi maka kritik tadi obat membuat pemerintahan ini makin kuat,” katanya.

Pramono juga menganggap bahwa kritik memang lebih baik disampaikan melalui ruang publik agar ada diskursus yang muncul.

Sebab kata dia, kalau ada diskursus di publik itu akan menjadi baik.

“Publik akan melihat bahwa kritik itu apakah benar-benar bertujuan tetapi saya tanya secara langsung kepada Bapak Presiden, beliau hanya tersenyum dan dengan senang hati menerima kritik itu karena memang masih banyak dalam pemerintahan ini memerlukan perbaikan. Jadi enggak perlu antikritik, kita malah senang dikritik kalau perlu yang mengkritik lebih banyak lebih baik,” katanya.

Ia menambahkan tujuh kritik yang disampaikan Mantan Presiden SBY semuanya baik dan jika memang bisa disesuaikan dengan kebijakan akan menjadi bahan masukan untuk perbaikan ke depan.

Sebelumnga ada tujuh isu penting berupa kritikan yang disampaikan SBY kepada Jokowi yakni terkait situasi perekonomian saat ini, kondisi kehidupan masyarakat dari aspek sosial dan ekonomi, wajah keadilan dan penegakan hukum, kedaulatan partai politik dan isu intervensi kekuasaan.

Kemudian, TNI & Polri dalam kehidupan bernegara dan pelaksanaan tugas pokoknya, isu tentang gerakan komunis di Indonesia dan potensi terjadinya konflik horisontal, dan peran pers dalam kehidupan demokrasi dan pembangunan bangsa.

(Antara)

()