Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo dalam pelantikan di depan MPR pada 20 Oktober menegaskan komitmennya untuk menjalankan Trisakti yakni berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi dan berkrpribadian dalam kebudayaan.

“Langkah pertama untuk menjalankan komitmen Trisakti tercermin dari kabinet Jokowi JK. Kabinet yang dari sisi visi, misi dan orang orangnya berbeda sama sekali dengan apa yang disaksikan publik dalam kabinet SBY Boediono,” ujar Peneliti Indonesia For Global Justice (IGJ) Salamudin Daeng kepada Aktual, Rabu (22/10).

Menurutnya, kabinet Jokowi-JK harus berisi orang orang yang secara tegas pro-rakyat dan menunjukkan sikap kritis dan anti pada dominasi asing dan membangun negara yang berdikari.

“Ringkasnya orang seperti Rini Sumarno memiliki rekam jejak buruk dan lebih mementingkan pasar neoliberalisme daripada ekonomi kerakyatan. Publik mengetahui persis track record orang ini yang berperan dalam penghancuran industri nasional dan memberi kontribusi besar terhadap dominasi perusahaan otomotif asing di Indonesia,” jelasnya.

Menurutnya, kabinet Jokowi tidak semata mata harus bebas dari korupsi, namun multak harus berisikan orang orang yang memiliki komitmen yang besar untuk menjalankan agenda kerakyatan dan melepaskan dirinya sama sekali dari rezim neoliberal dan tekanan rezim internasional.

“Pejabat menteri yang korup tidak lebih berbahaya dibandingkan dengan seorang menteri yang memiliki keyakinan neoliberal. Seorang koruptor hanya mencuri anggaran negara. Tapi seorang neoliberal menjual negara kepada asing secara gelondongan,” tegasnya.

Menurutnya, jika seorang koruptor selalu diusulkan dihukum berat, maka seorang yang neoliberal yang terbukti berbakti, menggadaikan kedaulatan negara dan konstitusinya pada modal asing, pantas dihukum mati sebagai pengkhianat bangsa.

(Eka)