Tangkapan layar - Presiden Joko Widodo saat Peresmian Pembukaan R20 International Summit of Religious Authorities, Jakarta, 27 Nov 2023 (Youtube Sekretariat Presiden).

Jakarta, aktual.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi), mengajukan permintaan kepada Kementerian/Lembaga dan kepala daerah untuk menjaga lingkungan investasi di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh pandangan bahwa investasi memiliki peran kunci dalam pertumbuhan ekonomi di negara tersebut.

“Kita harus tetap menjaga iklim investasi, kunci pertumbuhan ekononomi hanya satu, investasi. Karena yang lain berat, sehingga kuncinya investasi dan iklim investasi harus di jaga betul,” terang Presiden Jokowi saat penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (29/11).

Pada acara penyerahan DIPA tahun 2024, Presiden Jokowi menyediakan dana APBN sejumlah Rp3.325,1 triliun untuk digunakan oleh Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah pada tahun 2024.

Dalam pesannya, Jokowi menekankan perlunya pencairan APBN dengan kedisiplinan, kehati-hatian, dan ketepatan sasaran. Ia menyatakan keinginannya agar transparansi dan akuntabilitas dikedepankan, dan tidak memberikan celah sedikitpun untuk penyalahgunaan anggaran yang berhubungan dengan korupsi.

Selain itu, Presiden Jokowi juga mengharapkan agar tidak ada permasalahan berulang setiap tahun terkait dengan anggaran tersebut, di mana realisasinya tidak menumpuk pada akhir tahun.

“Eksekusi segera mungkin jadi bolak balik saya sampaikan Januari segera dimulai realisasi secepatnya. Tadi saya minta info ke Mendagri berapa realisasi sampai saat ini baru 64% daerah, pusat juga 74% ini tinggal tiga minggu,” paparnya.

Jokowi juga menekankan perlunya antisipasi terhadap ketidakpastian melalui penyesuaian otomatis untuk membuat APBN menjadi lebih fleksibel.

“Dan ingat ini duitnya rakyat sehingga fokus pada hasil. Orientasinya hasil,” tegas Presiden Jokowi.

Hal yang terutama, menurut Jokowi, adalah pemanfaatan maksimal anggaran untuk kepentingan masyarakat. Terkait dengan Pemerintah Daerah (Pemda), Jokowi meminta untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi kebijakan dengan Pemerintah Pusat, khususnya dalam hal penyelarasan APBD dengan program pembangunan.

“Jangan nanti pemerintah pusat bangun waduk, irigasi, tugas daerah tidak dilakukan untuk apa? Sudah bangun pelabuhan gede, jalan Provinsi-Kabupaten Kota tidak terkoneksi, untuk apa? Sudah bikin jalan tol mestinya disambungkan kawasan industri, wisata, perkebunan, tidak dilakukan. Ini yang perlu saya tekankan sinergi dan harmonisasi,”

“Manfaatkan dana transfer daerah untuk perbaikan layanan publik, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan kembangkan alternatif inovasi pembiayaan,” ungkap Presiden Jokowi.

Artikel ini ditulis oleh:

Editor: Rizky Zulkarnain

Tinggalkan Balasan