Jakarta, Aktual.com – Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Masykurudin Hafidz, menilai bahwa prosedur seleksi kepemimpinan daerah (Pilkada) masih belum berjalan optimal. Ciri khas kedaerahan sebagai karakter Pilkada belum muncul dalam perbincangan masyarakat lokal.
“Pilkada adalah momentum melakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintahan lama dan menyusun konsep perbaikan kedepan secara menyeluruh,” kata Hafidz di Jakarta, Jumat (28/10).
Pilkada, menurutnya adalah sarana adu program antar pasangan calon dan itu semua terjadi secara intensif mengenai bagaimana membangun tata kelola di daerah masing-masing. Persoalan daerah menjadi parameter dalam perbincangan peserta dan pemilih dalam Pilkada.
Di sisi lain, Pilkada juga berlaku untuk merawat persatuan. Masyarakat pemilih terlibat Pilkada dalam nuansa kedamaian, membuka komunikasi santun dan menerima hasil pilihan dengan ikhlas.
“Dalam konteks ini, Pilkada tidak hanya mencari kemenangan atau menghindari kekalahan, tetapi meneguhkan persatuan dan keberagamaan melalui perbedaan pilihan,” kata Hafidz.
Dalam kenyataannya, subtansi Pilkada tersebut belum terbangun penuh. Seringkali yang berlaku justru sebaliknya, Pilkada menjadi sarana untuk menolak keberagaman dan mengurangi persatuan. Ujaran-ujaran non demokratis minim kesantunan masih memenuhi ruang publik sehingga adu konsep dan program menjadi terbatas.
“Terlalu mahal bila menggunakan Pilkada hanya mengejar kuasa menghalalkan cara, menolak keberagaman bahkan menjatuhkan pemerintahan,” demikian Hafidz.
*Sumitro
Artikel ini ditulis oleh:
