Jakarta, Aktual.co — Pakar maritim Indonesia Dr. Y. Paonganan menilai upaya Presiden Jokowi memasarkan investasi dalam forum APEC beberapa waktu lalu, menodai deklarasi Djuanda yang dicetuskan Presiden Soekarno pada 1982 silam.
“Lantangnya Jokowi bicara di APEC kemarin dengan mengundang negara-negara lain untuk berinvestasi, menurut saya itu fatal. Karena laut wilayah teritorial kita dan wilayah kedaulatan negara. Pada 1945 itu peta indonesia belum seperti saat ini, dimana masih terdapat laut-laut internasional. Tapi setelah adanya deklarasi Djuanda pada 1982, luas wilayah indonesia menjadi berlipat-lipat,” kata Paonganan saat dihubungi Aktual.co, Sabtu (15/11).
Menurutnya, untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maritim tidak bisa hanya dengan sebuah program lima tahunan. Pasalnya, kondisi maritim saat ini masih tertinggal jauh, baik dari sisi batas laut, pengamanan, serta pertahanan laut sangat lemah.
“Butuh perencanaan yang matang butuh sebuah tahapan-tahapan yang harus dilalui. Nah Jokowi, dengan mengumbar janji bahwa dalam waktu lima tahun bisa membuat indonesia sebagai negara maritim itu omong kosong,” ujarnya.
Dengan dibukanya akses oleh Jokowi di APEC maka investor segera berinvestasi secara besar-besaran di pelabuhan dan investasi kapal, serta membuat negara-negara berlomba ingin terlibat dalam program maritim Jokowi.
“Tidak menutup kemungkinan nantinya mereka akan menguasai kedaulatan laut kita. Apalagi, ada statementnya dubes AS kemaren, bahwa dia sudah bicara dengan susi dan jika disetujui maka dia akan meminta pemerintahannya (khususnya angkatan laut), untuk membantu mengatasi pencurian ikan nasional. Wah itu fatal itu,” ungkapnya.
Direktur Indonesia Maritime Institute itu juga menerangkan bahwa hal itu menunjukan bagaimana dangkalnya pemahaman Jokowi di sektor kemaritiman. Jokowi dengan mudah memberi akses kepada asing untuk masuk ke dalam laut eksklusif Indonesia yang sebelumnya telah dipagari oleh Soekarno melalui deklarasi Djuanda.
“Deklarasi Djuanda telah memagari lautan RI sekarang pagar itu seakan dikoyak-koyak orang yang tidak paham maritim. Memberi peluang negara-negara raksasa untuk terlibat dalam pembangunan maritim RI. Hal ini yang saya sangat khawatirkan dari awal, songong bicara poros maritim, lalu tidak paham PETA NKRI,”
“Kritik keras saya dan ketidaksetujuan pada saat Pilpres kan dia berkampanye bahwa akan mempersulit investor asing untuk masuk, tapi kok sekarang dia ingkar melalui promosinya di APEC. Negara ini kan bukan punya nenek moyang sehingga dia bisa seenaknya melakukan apa saja terhadap negara ini,” tegasnya.
*Editor: Karel Ratulangi
Artikel ini ditulis oleh:
Andy Abdul Hamid
