Jakarta, Aktual.com – Korps Alumni HMI (KAHMI) menilai adanya ketidak beresan dalam penyelengaraan BUMN oleh pihak pemerintah. Terutama dari aspek manajerial. Pasalnya banyak pengangkatan unsur pimpinan BUMN didasari aspek kedekatan atau nepotisme.

Ketua Dewan Pakar KAHMI Nasional, Laode Kamaluddin mengatakan seharusnya setiap pergantian pimpinan BUMN harus didasari pertimbangan kepentingan perusahan agar menjadi lebih kuat. Karena itu dibutuhkan profesionalitas, bukan atas dasar kedekatan seperti saat ini.

“Dari pengamatan saya selama ini, pergantian pimpinan BUMN tidak didasarkan reformasi ekonomi dan manajerial perusahaan tetapi lebih karena aspek kedekatan pada penguasa itu sendiri, dalam hal ini Kementerian BUMN,” katanya pada Seminar Pra MUNAS ke – 10 KAHMI, di Jakarta, Kamis (8/6).

Selanjutnya persoalan ini akan menjadi fokus bagi KAHMI dan KAHMI mendukung upaya revisi Undang-Undang BUMN No 19 Tahun 2003 yang sedang bergulir di DPR.

“Mari kita diskusikan revisi Undang-Undang  BUMN untuk reformasi tata kelola BUMN agar supaya tatakelola yang diharapkan itu lebih profesional,” tuturnya.

Untuk dipahami bahwa memang di antara pergantian pimpinan BUMN yang masih dirasa janggal adalah pemberhentian dua direksi PT Pertamina (Persero). Konflik ini diawali bongar pasang struktur Perusahaan yang dilakulan oleh Kementerian BUMN.

Selain itu juga terdapat ratusan pejabat yang melakukan rangkap jabatan di BUMN, hal inilah yang disesalkan oleh KAHMI.

(Dadangsah Dapunta)

(Dadangsah Dapunta)

(Eka)