Ratusan massa yang tergabung dalam Koalisi Pilkada Damai Tanpa Kecurangan (KPD-TK) melakukan aksi kampanye di kawasan Bunderan, CFD, Jakarta, Minggu (2/4/2017). Dalam aksi kampanye Koalisi Pilkada Damai Tanpa Kecurangan (KPD-TK) mengajak agar kedua pasangan calon dalam berkampanye, bersosialisasi bahkan nanti saat perhitungan suara, "jangan ada yang berlaku curang !!! AKTUAL/Munzir

Kupang, Aktual.com – Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Kupang, Ahmad Atang berpendapat, deklarasi kampanye damai jangan hanya merupakan sebuah gerakan moral politik, tetapi harus diwujudkan dalam prilaku elit politik.

“Deklarasi kampanye damai tidak hanya garakan moral politik, tetapi harus diwujudkan dalam perilaku berpolitik, tidak saja bagi pasangan calon kepala daerah, partai pendukung dan tim pemenangan tapi juga masyarakat politik,” kata Ahmad Atang di Kupang, Sabtu (17/2).

Dia mengemukakan hal itu, ketika dimintai pandangan seputar deklarasi kampanye damai Pilgub NTT, dan bagaimana para cagub bisa mengimplementasikannya di lapangan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Timur, menggelar deklarasi kampanye damai Pilgub NTT pada Kamis, (15/2). Derklarasi itu menghadirkan empat pasangan calon Gebernur-Wakil Gubernur NTT.

Menurut Ahmad Atang, politik pilkada merupakan arena pertarungan yang melibatkan emosi publik, fanatisme, persaingan dan isu dengan melibatkan massa yang terkadang pada titik tertentu menimbulkan eskalasi lokal yang mengarah kepada anarkisme.

Karena itu, dalam menghadapi pilkada ini dilakukan deklarasi kampanye damai.

“Menurut saya merupakan deklarasi moral. Kita mesti menjadi kultur politik yang elegan, walaupun kekuasaan yang diperoleh melalui mekanisme perebutan, namun perebutan yang beradab, berbudaya dan bernilai,” katanya.

Oleh karena itu, deklarasi kampanye damai yang sudah dilakukan bersama tidak hanya menjadi bagian dari gerakan moral politik tetapi harus diwujudkan dalam perilaku berpolitik, katanya.

Prilaku politik ini kata dia, tidak saja bagi pasangan calon yang akan bertarung di arena pilkada, partai pendukung dan tim sukses tapi juga masyarakat politik.

Dia menambahkan, masyarakat NTT mesti membangun kultur politik yang elegan, terutama dalam setiap momentum pesta demokrasi lima tahunan.

Dan untuk mewujudkannya, maka gerakan ini harus dimulai dari para elit, karena dalam politik paternalistik perilaku elit menjadi referensi publik, maka praktik demokrasi lokal harus mampu memberikan pendidikan politik bagi masyarakat, kata Ahmad Atang yang juga pengajar ilmu politik pada Fisip Universitas Nusa Cendana (Undana) itu.

ant