Bandung, aktual.com – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, meresmikan dimulainya program bedah rumah di wilayah Jawa Barat.
Program yang merupakan inisiatif Presiden RI, Prabowo Subianto, ini secara simbolis dimulai dengan renovasi 10 rumah di Kampung Kiaraeunyeuh, Desa Banyusari, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, Senin malam (13/4/2026).
“Dengan ini saya resmikan dimulainya renovasi 40.000 rumah di Jabar bantuan dari program bedah rumah Kementerian PKP,” ujar KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi, di lokasi rumah milik salah satu penerima manfaat.
Dalam kesempatan tersebut, KDM meninjau langsung kondisi rumah warga yang sehari-hari bekerja sebagai penjahit. Ia juga memberikan tambahan bantuan untuk mendukung usaha penerima manfaat.
“Dari Menteri PKP sebesar Rp20 juta, insyaallah dari saya ada tambahan Rp20 juta lagi, untuk menambah modal usaha menjahitnya,” kata KDM.
Penerima manfaat menyampaikan rasa syukur atas bantuan yang diterima, baik untuk renovasi rumah maupun tambahan modal usaha.
“Terima kasih, semoga menjadi berkah amal ibadah buat bapak KDM dan Pak Menteri,” ujarnya.
Libatkan masyarakat lokal
Program bedah rumah ini menyasar rumah tidak layak huni dengan target 10 unit di setiap desa di Indonesia. Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, secara nasional pemerintah menargetkan renovasi sebanyak 400.000 unit rumah pada 2026, dengan Jawa Barat menjadi provinsi dengan alokasi terbesar, yakni hampir 40.000 unit.
Setiap unit rumah mendapatkan bantuan sebesar Rp20 juta yang digunakan untuk pembelian bahan bangunan dan biaya tenaga kerja.
Dalam pelaksanaannya, program ini melibatkan masyarakat dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) setempat melalui skema tender rakyat dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Melalui mekanisme tersebut, pengadaan bahan bangunan dilakukan secara terbuka dan kompetitif. Kelompok penerima manfaat akan mengundang sejumlah toko bangunan lokal untuk menawarkan harga terbaik.
Sebagai contoh di Desa Banyusari, dari anggaran Rp175 juta untuk 10 rumah, proses tender rakyat menghasilkan nilai pembangunan sebesar Rp164 juta, sementara biaya tukang mencapai Rp25 juta. Sisa anggaran dapat dimanfaatkan kembali untuk tambahan kebutuhan material.
Maruarar menilai program ini tidak hanya meningkatkan kualitas hunian masyarakat, tetapi juga mendorong perputaran ekonomi di daerah serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Sementara itu, Bupati Bandung, Dadang Supriatna, menyebutkan alokasi program BSPS di wilayahnya menyasar 966 unit rumah tidak layak huni yang tersebar di 63 desa di 23 kecamatan. (Humas Pemprov Jabar)
