Jakarta, Aktual.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, seluruh paket kebijakan perekonomian termasuk paket keempat yang rencananya akan diumumkan hari ini adalah bertujuan untuk membuat kondisi perekonomian Indonesia menjadi semakin lebih efisien.

“Regulasi dalam paket mengajukan tiga hal, yakni bagaimana proses ekonomi berjalan lebih cepat dan lebih murah dan lebih mudah supaya ekonomi kita efisien,” kata Wakil Presiden Jusuf Kalla setelah memberikan kuliah umum di Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti, Jakarta, Kamis (15/10).

Dalam kuliah umum tersebut, Jusuf Kalla juga mengingatkan bahwa dalam konsep trisakti disebutkan berdikari secara ekonomi, yang artinya Indonesia juga ingin melaksanakan kemandirian itu. “Berdikari itu kepanjangan dari berdiri di atas kaki sendiri, punya kekokohan, tanggung jawab dan harga diri dengan kekuatan sendiri,” katanya.

Namun, ketika ditanya mengenai rincian isi paket IV yang rencananya akan diumumkan oleh pemerintah, Wapres hanya mengemukakan “tunggu saja sore ini”.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memastikan paket kebijakan ekonomi jilid IV akan lebih banyak berbicara untuk mengatasi berbagai masalah dalam sektor ketenagakerjaan.

“Itu lebih banyak soal ketenagakerjaan, soal formula upah minimum dan izin-izin ketenagakerjaan, karena disana banyak izin,” ujarnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (13/10).

Darmin tidak berbicara lebih banyak soal paket kebijakan yang menurut rencana diumumkan pada Kamis (15/10) tersebut, namun dipastikan ada birokrasi perizinan yang dipermudah untuk memberikan kenyamanan bagi para pekerja.

Selain untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan, Darmin menambahkan, paket kebijakan ekonomi jilid IV juga akan mencakup rincian aturan tambahan terkait kemudahan dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menilai paket ekonomi yang dikeluarkan pemerintahan Presiden Joko Widodo sudah menunjukkan pro-usaha kecil dan menengah (UKM) karena ada terkait membantu kendala pembiayaan yang kerap dialami pelaku UKM.

“Usaha kecil juga akan sangat terbantu dengan turunnya bunga KUR dari 22 persen ke 12 persen,” kata Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perbankan dan Finansial Rosan Perkasa Roeslani.

Namun, Rosan menyoroti penyerapan KUR yang dinilai masih sangat lambat di tengah masyarakat sehingga pemerintah saat ini juga perlu untuk mendorong percepatan penyerapan KUR.

Dia menambahkan, Kadin menantikan kebijakan lanjutan yang akan dikeluarkan pemerintah, yang diharapkan akan mengembalikan kepercayaan investor, pelaku usaha, dan masyarakat.

Dengan semakin banyaknya perusahaan yang gulung tikar dan tenaga kerja yang di-PHK, menurut dia, kebijakan yang tepat sasar akan mengembalikan kepercayaan kepada pemerintah.

(Ant)

(Arbie Marwan)