Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengajukan permintaan persetujuan kepada Badan Anggaran (Banggar) DPR RI untuk menggunakan Sisa Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp 85,6 triliun guna menambal defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, langkah ini diperlukan untuk menjaga stabilitas fiskal di tengah melemahnya penerimaan negara dan meningkatnya kebutuhan pembiayaan anggaran. Dalam Rapat Kerja bersama Banggar DPR RI pada Selasa (1/7/2025), ia mengungkapkan bahwa defisit APBN 2025 diperkirakan melebar menjadi 2,78% dari Produk Domestik Bruto (PDB), atau sekitar Rp 662 triliun.
“Kami akan meminta persetujuan DPR untuk menggunakan SAL Rp 85,6 triliun, sehingga kenaikan defisit itu tidak harus dibiayai semua dengan penerbitan surat berharga negara, namun menggunakan cash yang ada,” ujar Sri Mulyani.
Sebagai informasi, total SAL per akhir 2024 mencapai Rp 457,5 triliun. Dana cadangan tersebut akan menjadi sumber likuiditas untuk mendukung belanja negara tanpa menambah beban utang berlebihan.
Sri Mulyani menjelaskan, pelebaran defisit disebabkan oleh potensi tidak tercapainya target penerimaan negara tahun ini. Pemerintah memperkirakan realisasi penerimaan hanya akan mencapai Rp 2.865,5 triliun atau 95,4% dari target APBN 2025.
Secara rinci, outlook penerimaan pajak hanya akan mencapai Rp 2.076,9 triliun (94,9% dari target), penerimaan kepabeanan dan cukai Rp 310,4 triliun (102,9%), serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 477,2 triliun (92,9%).
“Ini tentu menjadi perhatian karena berdampak langsung pada sisi pembiayaan dan struktur defisit APBN kita,” tambahnya.
Kemenkeu juga mencatat bahwa pembiayaan anggaran diperkirakan akan mencapai Rp 662 triliun atau 107,4% dari target, seiring dengan pelebaran defisit. Hingga Juni 2025, realisasi pembiayaan utang sudah mencapai Rp 315,4 triliun atau 46,9% dari pagu tahunan.
Rinciannya, penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto sebesar Rp 308,6 triliun, dan pinjaman neto sebesar Rp 6,9 triliun atau 19,3% dari pagu.
Dengan penggunaan SAL, pemerintah berharap dapat mengurangi tekanan terhadap pembiayaan utang dan tetap menjaga prinsip kehati-hatian fiskal.
Artikel ini ditulis oleh:
Tino Oktaviano
