Jakarta, Aktual.com — Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri RI Hasan Kleib meminta kepada komunitas internasional untuk ikut memboikot produk pertanian dari lahan pendudukan Israel atas Pelastina. Cara ini dinilai tepat untuk menghentikan insentif yang diperoleh pemukim ilegal Israel.
Ajakan tersebut tercantum dalam poin ke 16 “Deklarasi Jakarta”, salah satu hasil kesepakatan dari Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI yang berlangsung di Jakarta, 6-7 Maret 2016.
“Karena kalau tidak diboikot, kita akan tetap memberi insentif kepada pemukim ilegal untuk semakin maju dan berkembang di wilayah yang bukan miliknya. Itu berpotensi pada meluasnya pendudukan lahan Palestina oleh Israel,” ujar Dirjen Kerja Sama Multilateral Kemlu usai KTT-LB OKI ke-5 di Balai Sidang Jakarta, Senayan, Senin (7/3).
Boikot terhadap produk-produk Israel terutama pertanian dan perkebunan, telah dimulai oleh negara-negara anggota OKI sekitar dua hingga tiga tahun lalu.
Langkah tersebut dianggap efektif untuk menyelesaikan masalah pengambilalihan wilayah Palestina yang sangat berbahaya bagi warga Palestina.
“Pendudukan ilegal akan mengubah realitas di lapangan. Jumlah penduduk berkewarganegaraan Israel akan semakin banyak daripada Palestina, sehingga kalau sewaktu-waktu ada referendum, banyaknya suara Israel akan merugikan Palestina,” tutur Dirjen Hasan.
Artikel ini ditulis oleh:
Reporter: Antara
