Jakarta, Aktual.com — Pemerintah diminta untuk lebih serius dalan mengentaskan program kemiskinan dan pengangguran. Mengingat, jika langkah ini berjalan sukses, maka pembangunan yang dilaksanakan pemerintah juga bisa berhasil.

“Sekaranglah saatnya pemerintah fokus untuk membangun secara serius sektor-sektor yang menyangkut hajat hidup orang banyak,” tandas Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Kadir Karding melalui surat elektronik kepada Aktual.com, Minggu (7/2).

Dia menegaskan, sektor-sektor seperti pertanian, kelautan, dan energi serta industri-industri yang berperan penting menggerakkan sektor-sektor tersebut harus menjadi prioritas dan fokus pemerintah. Sehingga akan berdampsk pada kesejahteraan masyarakat.

“Jika program itu serius digarap, maka akselerasinya akan semakin signifikan. Kami dari PKB akan terus mengingatka pemerintah, agar pemerintah tidak lupaakan program itu,” tandas dia.

Menurutnya, sektor pertanian dan juga kelautan-perikanan harus tetap menjadi prioritas. Sebab hal ini berkaitan langsung dengan program Nawa Cita pemerintah.

“Untuk sektor perikanan domestik yang telah ada harus terus dijaga sambil terus dikembangkan, sehingga dapat berkompetisi dengan pihak luar,” sarannya.

Pasalnya, tolok ukur pembangunan dapat dilihat dari tingkat pengentasan kemiskinan, pengangguran, pengentasan ketimpangan sosial dan regional, serta produktivitas yang harus dapat diwujudkan semaksimal mungkin.

“Dengan begitu, keberhasilan pembangunan itu juga harus sejalan dengan tingkat petumbuhan ekonomi, tingkat peningkatan investasi, dan tingkat stabilitas makroekonomi,” papar dia sembari menegaskan, poin-poin itu menjadi salah satu rekomendasi dari hasil Mukernas PKB lalu kepads pemerintah.

Saat ini, kata dia, tingkat kemiskinan masih di angka 11-12 persen dari total penduduk Indonesia, atau sekitar 28,5 juta penduduk. Sementara angka pengangguran juga mencapai 6,1 persen atau sekitar 12,5 juta penduduk.

“Bahksn ketimpangan sosial juga masih tinggi. Saat ini rasio gini masih di angka yang cukup besar mencapai 0,41 persen. Artinya kue pembangunan masih dinikmati kalangan atas saja,” pungkas dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Editor: Wisnu