Ketua DPD terpilih Oesman Sapta Odang (kedua kiri) bersama Wakil Ketua I Nono Sampono (kiri) dan Wakil Ketua II Darmayanti (ketiga kiri) diambil sumpah jabatan oleh Wakil Ketua MA Bidang Yudisial M. Syarifuddin (kanan) saat pelantikan Ketua DPD pada Rapat Paripurna DPD di kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (4/4). Oesman Sapta menjadi Ketua DPD menggantikan Mohammad Saleh. AKTUAL/Tino Oktaviano
Wakil Ketua MA Bidang Yudisial M. Syarifuddin (kedua kanan) foto bersama Ketua DPD terpilih Oesman Sapta Odang (kedua kiri), Wakil Ketua I Nono Sampono (kiri) dan Wakil Ketua II Darmayanti (kanan) usai mengambil sumpah jabatan saat pelantikan Ketua DPD pada Rapat Paripurna DPD di kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (4/4). Oesman Sapta menjadi Ketua DPD menggantikan Mohammad Saleh. AKTUAL/Tino Oktaviano

Jakarta, Aktual.com – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Agus Rahardjo, heran dengan situasi dan kondisi yang terjadi di internal DPD RI. Pasalnya, lembaga tersebut saat ini justru dipimpin seorang ketua umum partai politik.

Hal tersebut ia sampaikan dalam sebuah diskusi bertajuk ‘Rangkap Jabatan’, yang digelar di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (4/5).

“Ide kita buat DPD dulu apa sih, keterwakilan partai atau daerah? Kalau daerah mestinya dipisahkan. Kalau anda partai, anda yang di DPR. Jadi harus ada aturan yang jelas,” tegasnya.

Agus lantas mempertanyakan, bagaimana Oesman Sapta Odang, yang merupakan Ketua Umum Partai Hanura. bisa terpilih menjadi Ketua DPD.

“Kalau terjadi kasusnya pak OSO jadi seperti ‘banci’ kan ini. Ini daerah kok ada unsur partai ini? Terus terang saya nggak pelajari itu, saya nggak perlu komentar banyak,” pungkasnya.

Seperti diketahui, DPD merupakan lembaga yang sengaja dibentuk demi mengakomodir kepentingan daerah. Orang-orang yang dipilih seharusnya tak terafiliasi dengan partai.

(Zhacky Kusumo)

Artikel ini ditulis oleh: