Jaksa Agung H M Prasetyo (ketiga kanan) didampingi jajaran memberikan keterangan kepada media di Jakarta, Rabu (30/12). Dalam kesempatan itu Jaksa Agung menyampaikan refleksi kinerja Kejaksaan Agung tahun 2015. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/kye/15

Jakarta, Aktual.com — Pemerintah diminta menyikapi serius terhadap penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yang memberikan nilai paling ‘cere’ kepada Kejaksaan Agung. Apalagi, selama ini kinerja Kejaksaan Agung dibawah kepemimpinan Prasetyo mendapatkan sorotan buruk.

Anggota Komisi III DPR Arsul Sani menilai, image buruk yang sudah melekat di publik sulit dikamblikan jika Jaksa Agung dan jajaran pimpinan Kejagung tidak meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kinerja di tahun 2016 dan tahun-tahun selanjutnya.

“Jika tidak, image Kejagung sebagai lembaga penegak hukum sulit untuk menjadi positif di mata publik,” kata Arsul, di Jakarta, Rabu (6/1).

Dia menduga, akar masalah yang menjadi faktor rendahnya nilai akuntabilitas dan transparansi Kejagung adalah tidak terbangunnya Sistem Manajemen Informasi Kejaksaan Agung.

“Bandingkan dengan Mahkamah Agung misalnya yang SIMARI-nya cukup baik dalam memberikan informasi,” ujarnya.

Sebaliknya, kata dia, saat ini publik tidak mengetahui sejauh mana reformasi birokrasi dijalankan di Kejagung. “Termasuk, transparansi dalam pengisian jabatan eselon 1 dan 2 sesuai dengan aturan-aturan UU ASN (aparatur sipil negara),” kata dia.

(Wisnu)